Search for pph 21

Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. Tingkatkan Pemahaman TER, Pajak Bali Sosialisasi ke RSUP Ngoerah

    … Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Pajak Penghasilan (PPh) 21, bertempat di Aula Poliklinik, RSUP Prof. Dr.I.G.N.G … narasumber adalah materi tentang Pedoman Pemotongan PPh Pasal 21 dan TER Berdasarkan ketentuan PP Nomor 58 Tahun …

  2. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN ASET KRIPTO

    … perjanjian.     21. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan …   harus telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2020.      … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan PPN - Pajak …

  3. PENETAPAN BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN

    … bahwa berdasarkan Penjelasan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak … b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan …

  4. Belasan Bendahara Kecamatan Kemranjen Dapatkan Sosialisasi Aturan Pajak Baru

    … memberikan pemahaman soal pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan … menyampaikan materi tentang Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata …

  5. WP Badan Takalar Pahami Pelaporan SPT Masa Menggunakan e-Bupot

    … tata cara pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 melalui aplikasi e-Bupot, kegiatan asistensi ini … tetap dan tidak tetap yang akan dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21. Perwakilan PT FTN yang hadir dalam asistensi …

  6. PENETAPAN BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN

    … bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak … a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan …

  7. Kinerja Penerimaan Pajak Kanwil DJP Kepulauan Riau Tumbuh Positif s.d. April 2025

    … tahun 2025 sebesar Rp14,91 triliun dengan pertumbuhan 11,21% dibandingkan dengan tahun 2024. Pertumbuhan ini juga … pajak di wilayah Kanwil DJP Kepri yaitu: Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Badan sebesar Rp1.272,71 miliar (+15,1% yoy ), PPh Pasal 21 sebesar Rp723,53 miliar (-7,12% yoy ), Pajak …

  8. KETENTUAN TERKAIT PEMBERLAKUAN PMK 128/PMK.010/2019

    … JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 40-42 JAKARTA 12190 TELEPON (021) 5250208; 5251609; … Kegiatan Vokasi bukan lampiran atau kelengkapan SPT Tahunan PPh Badan. Laporan tersebut disimpan dalam berkas WP. … Jumlah fasilitas PMK-128 dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan dengan ketentuan:   a. …

  9. Pajak Candisari Gelar Asistensi Kepada Dinkop dan UMKM Jateng

    … dalam rangka peningkatan kepatuhan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dan PPh Unifikasi di lingkungan Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa …

  10. KPP Pontianak Barat Dorong Pemberi Kerja Terbitkan Bukti Potong

    … Barat mengadakan Kelas Pajak Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721-A1) bagi Pemberi Kerja secara daring di … Selain menjelaskan cara membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21, pada kelas ini juga dijelaskan terkait …