Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. Udah Bayar BPJS, Dipajakin Lagi?

    … Kehilangan Pekerjaan (JKP), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKM). Cara kerja … Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, iuran pensiun seperti JHT yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri …

    sikka_958636282 - 12/04/2023 - 12:08

  2. Udah Bayar BPJS, Dipajakin Lagi?

    … Kehilangan Pekerjaan (JKP), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKM). … Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, iuran pensiun seperti JHT yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri …

    sikka_958636282 - 09/27/2024 - 19:55

  3. PPh Pasal 4 ayat (2)

    … sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri … Pasal 29 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun; bunga tabungan pada bank yang ditunjuk … Bunga Obligasi adalah: Wajib Pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan …

  4. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 111/PMK.03/2014 TENTANG KONSULTAN PAJAK

    … sebagai Pegawai Negeri Sipil sebelum mencapai batas usia pensiun, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana … kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan memperoleh hak pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan   … waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan pensiun.       …

  5. Kanwil WP Besar dan Biofarma Kerja Sama Edukasi PP 23

    … PT BIOFARMA (PERSERO) yang sedang memasuki masa persiapan pensiun (MPP) berjumlah 50 orang serta beberapa Head of … yang lebih rendah serta karyawan yang akan memasuki masa pensiun diharapkan juga mendapatkan bekal untuk melakukan usaha disektor UMKM secara mandiri jika nantinya telah pensiun. #PajakKitaUntukKita …

  6. BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

    … Menteri, Pejabat, dan/ atau Pegawai aktif maupun yang telah pensiun di lingkungan Departemen yang menghadapi masalah … Menteri, Pejabat, dan/atau Pegawai aktif maupun yang telah pensiun di lingkungan Departemen yang menghadapi Masalah … Menteri, Pejabat, dan/atau Pegawai aktif maupun yang telah pensiun di lingkungan Departemen yang menghadapi Masalah …

  7. BENTUK DAN TATA CARA PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK, SERTA BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN, DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA BAGI INSTANSI PEMERINTAH

    … sebagai pegawai maupun bukan pegawai, termasuk penerima pensiun.     11. … pegawai maupun bukan pegawai, termasuk penerima pensiun     … Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala …

  8. Kredit Pajak

    … jasa, atau kegiatan; dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun; badan yang membayar …

  9. PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO BERJANGKA,SERTIFIKAT BANK INDONESIA, SERTIFIKAT DEPOSITO DAN TABUNGAN

    … serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang disetujui oleh Menteri Keuangan; … dan mendorong pengembangan kegiatan PRAMUKA, PMI, dan dana pensiun yang memperoleh persetujuan Menteri Keuangan serta … yang diterima atau diperoleh PRAMUKA, PMI, dan dana pensiun yang telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan …

  10. Korea Utara

    …   Pasal 18 PENSIUN   … memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 19 ayat 2, pensiun atau imbalan sejenis lainnya yang dibayarkan kepada … a)   Gaji, upah, dan imbalan sejenis lainnya, selain dari pensiun, yang …