Search for pajak penghasilan

Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU

    PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU Peraturan Menteri Keuangan … dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta pajak penghasilan atas penyerahan/penghasilan sehubungan dengan …

  2. Influencer Jasmine Nadiko Sambangi KPP Cibeunying, Dapatkan Edukasi Pajak

    … Jasmine Nadiko Sambangi KPP Cibeunying, Dapatkan Edukasi Pajak … (selebritis Instagram), mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying untuk mendapatkan edukasi mengenai pajak penghasilan influencer (Selasa, 30/9). …

  3. Pahami Manfaat UU HPP, Wajib Pajak: Alhamdulillah Kami Terbantu

    Pahami Manfaat UU HPP, Wajib Pajak: Alhamdulillah Kami Terbantu … (KP2KP)  Pangkajene mengundang Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah Kabupaten Pangkajene dan … sektor Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Petambahan Nilai (PPN), Perpajakan …

  4. Webinar Tax Center Universitas Lampung dengan Pajak Bengkulu-Lampung

    Webinar Tax Center Universitas Lampung dengan Pajak Bengkulu-Lampung … Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung hadir menjadi narasumber … Wajib Pajak terhadap pemenuhan kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan …

  5. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-06/PJ/2012 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN , PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DARI DAN/ATAU KE KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

    PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-06/PJ/2012 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN , … KEWAJIBAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DARI DAN/ATAU KE KANTOR … Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 …

  6. Penyusutan dan Amortisasi

    … dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) … bukan bangunan yang tidak tercantum dalam lampiran, Wajib Pajak menggunakan masa manfaat dalam kelompok 3 (tiga). Dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan masa manfaat dalam kelompok 3 …

  7. Kurang Bayar Pajak, Penyuluh Pajak Jawa Timur III Beri Penjelasannya

    Kurang Bayar Pajak, Penyuluh Pajak Jawa Timur III Beri Penjelasannya … adalah wajib pajak yang memiliki lebih dari satu sumber penghasilan, misalnya bekerja di lebih dari satu pemberi …

  8. Wajib Pajak Singkawang Rutin Manfaatkan Insentif Pajak

    Wajib Pajak Singkawang Rutin Manfaatkan Insentif Pajak … Terpadu (TPT) untuk meminta asistensi pelaporan realisasi penghasilan untuk memanfaatkan insentif pajak penghasilan …

  9. Kunjungi RSUD dr. Soekardjo, KPP Tasikmalaya Sosialisasikan PPh Dokter

    … Next Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tasikmalaya menggelar sosialisasi mengenai kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) kepada 21 jajaran pengurus, dokter, …

  10. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 60/PMK.03/2014 TENTANG TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI

    … dengan Pemerintah Indonesia dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Persetujuan untuk Pertukaran Informasi … 3. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang selanjutnya disebut P3B adalah … yang dapat memberikan petunjuk dan/atau informasi mengenai penghasilan orang pribadi atau badan yang bersumber dari …