Search for pajak penghasilan

Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. PENGAWASAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

    PENGAWASAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK Peraturan Menteri Keuangan … TENTANG PENGAWASAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA …   6. Pajak Penghasilan adalah pajak penghasilan sebagaimana diatur …

  2. TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

    TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA Peraturan Dirjen Pajak PER-61/PJ./2009 … Pasal 32A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir …

  3. "Bukti Potong Saya", Fitur Rekonsiliasi Data SPT Tahunan

    … Oleh: ( Aptri Oktaviyoni ), pegawai Direktorat Jenderal Pajak Baru-baru ini , hadir fitur baru … . Fitur ini menjadi pusat perhatian wajib pajak dalam mempersiapkan dokumen pendukung pelaporan … menu yang menyediakan data bukti pemotongan/pemungutan atas penghasilan yang diterima w ajib p ajak yang …

    sikka_922218701 - 03/11/2026 - 11:43

  4. PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-14/PJ.BT5/1985 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PENGHASILAN

    PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-14/PJ.BT5/1985 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PENGHASILAN Keputusan Dirjen Pajak …

  5. RALAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-240/PJ./2002 TANGGAL 30 APRIL 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-108/PJ.1/1996 TENTANG BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEP-506/PJ./2001

    RALAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-240/PJ./2002 TANGGAL 30 APRIL 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-108/PJ.1/1996 TENTANG BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEP-506/PJ./2001 …

  6. RALAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-171/PJ./2002 TANGGAL 28 MARET 2002 TENTANG PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU

    RALAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-171/PJ./2002 TANGGAL 28 MARET 2002 TENTANG PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI …

  7. Pajak Sudah Dipotong Perusahaan, Kenapa Harus Tetap Lapor SPT?

    … Rendy Brayen Latuputty , pegawai Direktorat Jenderal Pajak Sebuah pertanyaan dari seorang wajib pajak muncul di kolom komentar media sosial Direktorat … akan penjelasan mengapa pegawai―yang sudah dipotong pajak penghasilan (PPh)-nya oleh perusahaan―tetap harus lapor …

    sikka_817930911 - 01/11/2023 - 02:44

  8. Pemerintah Sederhanakan Pembuatan dan Pelaporan Bukti Potong PPh

    … – Pemerintah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 …

  9. PEDOMAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

    PEDOMAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA … Peraturan PPh - Pajak Penghasilan Tag …

  10. Zakat atau Sumbangan Keagamaan dalam SPT Tahunan

    … Oleh: Kawas Rolant Tarigan , pegawai Direktorat Jenderal Pajak   Apakah zakat atau sumbangan keagamaan bisa jadi pengurang penghasilan untuk menghitung pajak? Bisa. Semua agama? Ya. Apa saja ketentuannya? Ini …

    sikka_956240618 - 03/02/2026 - 07:58