Search for Pasal 17 ayat 2

Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KEGIATAN PEMANFAATAN SUMBER ENERGI TERBARUKAN

    … 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 … UMUM     Pasal 1     Dalam … cara pemberian fasilitas PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana …

  2. PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU

    … a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 tentang … 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 …

  3. Kerugian pada Pendapatan Negara

    … tersebut. Pengertian keuangan negara ini terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. … keuangan negara . Pasal 2 ayat (1) UU Keuangan Negara menjelaskan bahwa yang merupakan …

  4. Kini, UMKM Badan Pakai Tarif Pajak Biasa

    … Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Berdasarkan Pasal 5 PP-23 tersebut bahwa jangka waktu tertentu pengenaan … umum dengan penghitungan PPh berdasarkan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang PPh atas Penghasilan Kena Pajak. … dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal …

    sikka_060105154 - 01/11/2023 - 02:57

  5. PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU

    … a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 tentang … 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 …

  6. PEMASUKAN BARANG-BARANG DARI LUAR DAERAH PABEAN KE KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM

    … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 … UMUM     Pasal 1     Dalam … cara pengeluaran barang-barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) berlaku selama 18 (delapan belas) bulan …

  7. Konsultan

    … Pemoton­gan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghas­ilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan … Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto … melakukan  pemotongan atas PPh Pasal 4 ayat 2 apabila Konsultan sebagai penyewa den­gan pemilik …

  8. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-146/PJ./2006 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)

    … MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN). Pasal I 1. Ketentuan Pasal … keterangan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN Tahun 1984 dan perubahannya dalam … persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 D UU KUP; …

  9. TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DARI DAN KE KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

    … beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun …       Pasal 1     Dalam … Wajib Pajak selain dari transaksi sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf c, PBB dan BPHTB.   …

  10. Pedagang Eceran

    … terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009; Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik … Penghasilan yang terutang dihitung menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh dari penghasilan kena pajak, yang merupakan …