Search for Pasal 17 ayat 2

Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. Kini, UMKM Badan Pakai Tarif Pajak Biasa

    … Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Berdasarkan Pasal 5 PP-23 tersebut bahwa jangka waktu tertentu pengenaan … umum dengan penghitungan PPh berdasarkan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang PPh atas Penghasilan Kena Pajak. … dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal …

    sikka_060105154 - 01/11/2023 - 02:57

  2. PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU

    … a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 tentang … 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 …

  3. PEMASUKAN BARANG-BARANG DARI LUAR DAERAH PABEAN KE KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM

    … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 … UMUM     Pasal 1     Dalam … cara pengeluaran barang-barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) berlaku selama 18 (delapan belas) bulan …

  4. TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DARI DAN KE KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

    … beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun …       Pasal 1     Dalam … Wajib Pajak selain dari transaksi sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf c, PBB dan BPHTB.   …

  5. Konsultan

    … Pemoton­gan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghas­ilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan … Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto … melakukan  pemotongan atas PPh Pasal 4 ayat 2 apabila Konsultan sebagai penyewa den­gan pemilik …

  6. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-146/PJ./2006 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)

    … MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN). Pasal I 1. Ketentuan Pasal … keterangan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN Tahun 1984 dan perubahannya dalam … persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 D UU KUP; …

  7. Pedagang Eceran

    … terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009; Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik … Penghasilan yang terutang dihitung menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh dari penghasilan kena pajak, yang merupakan …

  8. TATA CARA PENGGUNAAN FORMULIR PERPAJAKAN DAN FAKTUR PAJAK LAMA SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU, KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DUA, KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BEKASI

    … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …       Pasal 1     Dalam … memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak …

  9. Batas Waktu Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak

    … Batas Pelaporan (Pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014) … masa pajak berakhir 17 PPN dan/ atau PPnBM pemungutan … beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa. (Pasal 3 ayat (3B) UU KUP) harus dibayar …

  10. PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KERAMIK TABLEWARE

    … dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 D ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang … sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006, perlu menetapkan Pengenaan Bea Masuk Tindakan …