Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS

    … bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia …

  2. PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

    … Peraturan Dirjen Pajak PER-17/PJ/2013 Tanggal Peraturan …           Pasal 1     Dalam Peraturan … melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), PPID Pusat bertugas melakukan:   …

  3. PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 215/PMK03/2008 TENTANG PENETAPAN ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK PENGHASILAN

    … f. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang …   1. Di antara Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat …       17. INTELSAT (International Telecommunication …

  4. Pajak Hadiah Kompetisi E-Sports

    … atau kegiatan serupa lainnya merupakan objek PPh Pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Artinya, mekanisme pemajakannya … negeri, potongan yang dikenakan didasarkan pada tarif Pasal 17.                              …

    sikka_810202845 - 01/11/2023 - 02:42

  5. TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)

    … Barang Mewah;     17. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : … PPN).     Pasal 1     Dalam … (3) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi oleh setiap PKP.   …

  6. PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KELUAR NEGERI

    … : a. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (8) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak … beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …

  7. PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR HOT ROLLED COIL DARI NEGARA CHINA, INDIA, RUSIA, TAIWAN DAN THAILAND

    … pada huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang … sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan …

  8. Wajib Buat Bupot: Ketentuan Baru PPh 21 Bukan Hanya Tentang Tarif

    … jatuh tempo pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21/26 untuk masa pajak Januari 2023. Namun, belum … akan dilakukan penghitungan ulang menggunakan tarif Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak … dengan tarif sebesar 0%. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) PER-2/PJ/2024 yang menyatakan bahwa bukti …

    sikka_932370990 - 02/20/2024 - 20:53

  9. PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1996 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

    … Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …

  10. TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI KELEBIHAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

    … bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea … 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara    (Lembaran Negara … bukti penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).   …