Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. Singapura

    … State.   Article 17 ENTERTAINERS AND SPORTSPERSONS … sebagai berikut:   PASAL 1 RUANG LINGKUP ORANG … Apabila karena adanya ketentuan-ketentuan pada ayat 1 seseorang merupakan penduduk di kedua Negara Pihak …

  2. Vietnam

    … with the provisions of Article 15. Article 17 ENTERTAINERS AND SPORTSMEN … DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM, Pasal 1 ORANG DAN BADAN YANG TERCAKUP DALAM PERSETUJUAN … Jika seseorang menurut ketentuan-ketentuan pada ayat 1 menjadi penduduk di kedua Negara pihak pada …

  3. Kantor Pajak Cakung Adakan Kelas Daring Terkait TER Pasal 21

    Kantor Pajak Cakung Adakan Kelas Daring Terkait TER Pasal 21 Kantor Pelayanan … PPh Pasal 21 terdiri dari tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang PPh dan tarif efektif. Adapun TER …

  4. Ada Pilihan bagi Wajib Pajak

    … badan usaha yang mempunyai kewajiban membayar pajak sesuai Pasal 2 Undang-Undang PPh adalah koperasi. Pengertian … di bawah Rp4,8 miliar, maka anda membayar PPh Final Pasal 4 ayat 2 dengan tarif 0,5%. Untuk koperasi dengan penghasilan … PPh Pasal 29. Tarif yang digunakan berlaku menurut Pasal 17 ayat 1 atau Pasal 31E UU no. 7/1983 sttd UU no. 36/2008. …

    sikka_060089984 - 01/11/2023 - 02:42

  5. TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DI PULAU BATAM, BINTAN DAN KARIMUN

    … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …   Pasal 1   … pengerjaan reparasi/rekondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan (8) tidak dipungut PPN atas jasa. …

  6. MEKANISME PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH DAN PENGHITUNGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS HASIL PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKITAN ENERGI/LISTRIK

    … bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran … ayat (2) dihitung dari tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 26 huruf e Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 …

  7. PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR TEPUNG GANDUM

    … dalam huruf a, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang … sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan …

  8. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-06/PJ/2021 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN PEMINDAHAN TEMPAT WAJIB PAJAK TERDAFTAR DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA REORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.

    … bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal II angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor …     17. Surat Tagihan Pajak, yang selanjutnya … perubahan jenis KPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) hunuf c, berlaku ketentuan sebagai berikut: …

  9. PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/KMK.03/2001 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK

    …   Pasal I   … sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 beserta dengan peraturan pelaksanaannya. … 2. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) …

  10. PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR KACANG KEDELAI

    … pada huruf a, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang … sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan …