Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 86/PMK.03/2020 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

    … kembali ketentuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak sektor tertentu yang terdampak … : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun …

  2. NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ETIL ALKOHOL DAN PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN

    … bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1997 tentang … 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 … Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan : …

  3. Program Pengungkapan Sukarela

    … Kebijakan I Tidak dikenai sanksi Pasal 18 ayat (3) UU Pengampunan Pajak (200% dari PPh yang kurang … nge n akan dike n a k an tarif PP 36 Tah u n 2 0 17 de n g an m e n e r b itkan Surat P e rintah …

  4. BESAR SANTUNAN DAN IURAN WAJIB DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG ALAT ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI DARAT, SUNGAI/DANAU, FERRY/PENYEBERANGAN, LAUT DAN UDARA

    … Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana …   Pasal 1   … Besar santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut: …

  5. Korea Utara

    …   Article 17 ARTISTES AND ATHLETES …   Pasal 1 ORANG DAN BADAN YANG … Jika seseorang menurut ketentuan-ketentuan pada ayat 1 menjadi penduduk di kedua Negara Pihak pada …

  6. PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERHUTANAN PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERHUTANAN

    …     Pasal 1     Dalam … perhutanan.     17. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang … (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Areal Produktif, Areal Belum …

  7. IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU DAN PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

    … a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak … Diundangkan di Jakarta, Pada tanggal 17 September 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA …

  8. Tarif Efektif Rata-Rata: Penyempurnaan Perhitungan PPH Pasal 21

    … penghitungan pajak penghasilan (PPh) jenis  Pajak PPh Pasal 21. Tata cara skema penghitungan PPh Pasal 21 adalah dengan menggunakan Tarif Pasal 17 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang … Tarif Efektif Rata-rata (TER). Tarif Pasal 17 Ayat (1) huruf a UU PPh  adalah cara yang selama ini …

    sikka_954860355 - 02/07/2024 - 16:53

  9. AUDIT CUKAI

    … bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai …   Pasal 17   …

  10. TATA CARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI DIVIDEN DAN SISA SURPLUS BANK INDONESIA

    …   3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara …       Pasal 1     1. … (2) Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Persero, Perum, dan Perseroan Terbatas …