Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DUKUNGAN KELAYAKAN PADA PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

    … Tanggal Peraturan 17-12-2018 … huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 …

  2. Uni Emirat Arab

    … 3 of Article 7, paragraph 2 of Article 9, or Articles 17, 21, 23, 24, 25, or 27 of this Agreement.   … Telah menyetujui sebagai berikut:   Pasal 1 ORANG ATAU BADAN YANG TERCAKUP DALAM PERSETUJUAN … sehubungan dengan manfaat yang diberikan berdasarkan ayat 3 Pasal 7, ayat 2 Pasal 9, atau Pasal 17, 21 , 23, 24, …

  3. NILAI TUKAR MATA UANG YANG DIGUNAKAN UNTUK PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN BEA MASUK

    … a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang … sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan …

  4. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-20/PJ/2013 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PELAPORAN USAHA DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SERTA PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK

    … huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 …       17. Bukti Penerimaan Surat adalah bukti … Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (3) meliputi: …

  5. Simpel Pakai TER, Begini Penjelasannya

    … 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, … hadirnya penegasan pada ketentuan penutup bahwa Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah 80 Tahun 2010 tentang Tarif … pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak …

    sikka_808360464 - 09/27/2024 - 19:55

  6. TATALAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA

    … c. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 …   17. Hasil Produksi … serta PPN dan PPnBM tidak dipungut yang dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) dikecualikan terhadap bahan bakar, …

  7. TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS TERTENTU

    … c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8A ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan … : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia …

  8. TATA CARA PENYAMPAIAN, PENERIMAAN, DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK 2019 SEHUBUNGAN DENGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

    … Tanggal Peraturan 17-04-2020 …     Pasal 1     … Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan …

  9. DJP Sumbarja Serahkan Tersangka Pengemplang Pajak ke Kejati

    … pajak yang dilakukan oleh tersangka ED berupa pelanggaran Pasal 39 ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-undang Republik … dilakukan sepanjang Januari 2016 sampai dengan Desember 2017. Kerugian pada pendapatan negara …

  10. Live Instagram, KPP Gropet Bahas PPh Pasal 21 TER

    Live Instagram, KPP Gropet Bahas PPh Pasal 21 TER Kantor … 3 tarif pemotongan yaitu tarif progresif berdasarkan pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh atau yang biasa disebut …