Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

    … Tanggal Peraturan 17-02-2021 … a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (ld), dan Pasal 4 ayat (3) …

  2. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 17/PMK.05/2005 TENTANG SYARAT, TATA CARA, DAN KETENTUAN PELAKSANAAN JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

    PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 17/PMK.05/2005 TENTANG SYARAT, TATA CARA, DAN KETENTUAN …   Pasal I   … Bank hasil Merger sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan permohonan tertulis kepada UP3 …

  3. TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SERTA PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

    … a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan …     17. Penghapusan NPWP adalah tindakan …

  4. INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

    … Elektronik; Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik … Negara Republik Indonesia Nomor 3567); Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …

  5. PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA

    … bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun … 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun … ( 1 ) , ayat (2), ayat (3), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 17 diubah, serta penjelasan ayat (5) Pasal 17 diubah …

  6. PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

    … dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman … : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun …     17. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing …

  7. KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

    … bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 18, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (6), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 …     Pasal 17     …

  8. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.03/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN

    …       Pasal I     … Menteri ini.     17. Rekening Keuangan adalah rekening yang … Ketentuan Pasal 2 diubah, ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 2 berbunyi …

  9. PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK

    … bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e … pribadi.     17. Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib … mendapatkan Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban …

  10. TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007

    … bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan … : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun … permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang terdapat kelebihan pembayaran …