Search for Pasal 17 ayat 2

Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. China

    … be taxed in that other Contracting State. Article 17 ARTISTES AND ATHLETES Notwithstanding the … PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN Pasal 1 ORANG DAN BADAN YANG DICAKUP DALAM PERSETUJUAN … yang sekarang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat 3. Para pejabat yang berwenang dari kedua Negara Pihak …

  2. KETENTUAN KARET ALAM SPESIFIKASI TEKNIS INDONESIA (SIR) YANG DIPERDAGANGKAN KE LUAR NEGERI

    … 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik …       Pasal 1     Dalam … Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan adanya SPPT SNI atau Sertifikat …

  3. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA

    … : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008 … telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 … Merger sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penggabungan usaha atau peleburan usaha …

  4. TATA CARA PENILAIAN UNTUK PENENTUAN NILAI JUAL OBJEK PAJAKSEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

    … huruf a, dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2014 … oleh Kepala KPP.     17. Pendekatan Data Pasar adalah pendekatan …

  5. TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI (REIMBURSEMENT) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PEROLEHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK KEPADA KONTRAKTOR DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

    … bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri Keuangan … PPN atau PPN dan PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah Bagian Negara diterima di …

  6. KAWASAN BERIKAT

    …     Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud … persetujuan PKB, perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mempunyai kawasan yang berlokasi di kawasan … Pabean sebelum dimasukkan ke dalam KB. Pasal 17 (1) Atas …

  7. PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI DENGAN PELAYANAN SEGERA (RUSH HANDLING)

    … bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10B ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang … sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, atas barang impor dapat dikeluarkan sebagai …

  8. MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK YANG DILAKUKAN OLEH BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

    … KETENTUAN UMUM Pasal 1   …   17. Nomor Transaksi Bank … Pengajuan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan …

  9. PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/KMK.03/2001 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA

    … TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik …   Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor …

  10. MEKANISME PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH

    … dan pedoman pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang … : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia …