Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN

    … b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014; … (KPDDP).     17. Perekaman SPT Tahunan adalah serangkaian … SPT Tahunan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan di:   …

  2. TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN REAL ESTAT DALAM SKEMA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF TERTENTU

    … : bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2016 tentang … Skema KIK tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu skema investasi dalam bentuk KIK … dihitung berdasarkan tarif umum sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak …

  3. PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN KONTRAK BAGI HASIL GROSS SPLIT

    … : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang … : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia …

  4. IMPOR ATAU EKSPOR TENAGA LISTRIK, BARANG CAIR, ATAU GAS MELALUI TRANSMISI ATAU SALURAN PIPA

    … bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8B ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang … sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan …

  5. Hongkong

    … Party may be taxed in that other Party.   Article 17 ARTISTES AND SPORTSPERSONS   1. …   BAB I RUANG LINGKUP PERSETUJUAN Pasal 1 ORANG DAN/ATAU BADAN YANG DICAKUP DALAM … ada, atau pajak-pajak lainnya yang berada dalam cakupan ayat 1 atau ayat 2 dari Pasal ini yang dapat dikenakan oleh …

  6. Hongkong

    … Party may be taxed in that other Party.   Article 17 ARTISTES AND SPORTSPERSONS   1. …   BAB I RUANG LINGKUP PERSETUJUAN Pasal 1 ORANG DAN/ATAU BADAN YANG DICAKUP DALAM … ada, atau pajak-pajak lainnya yang berada dalam cakupan ayat 1 atau ayat 2 dari Pasal ini yang dapat dikenakan oleh …

  7. TEMPAT DAN TATA CARA PENYANDERAAN, REHABILITASI NAMA BAIK PENANGGUNG PAJAK, DAN PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

    … bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan … : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah … BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 17       …

  8. TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INSTRUMEN INVESTASI DI PASAR KEUANGAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK

    … dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang … Pajak.     17. Menteri adalah menteri … Harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Harta yang berada:   …

  9. PEMERIKSAAN PABEAN DI BIDANG IMPOR

    … bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan … b di atas, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang …

  10. TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI

    … b.      bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 8 ayat (3), Pasal 13 ayat (11), dan Pasal 15 … keselamatan lingkungan. 17.   Tubuh bumi Eksplorasi adalah tubuh bumi …