Search for Pasal 17 ayat 2

Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASII.AN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATANWAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

    TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASII.AN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, … dalam negeri telah diubah sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang …

  2. PERBANKAN SYARIAH

    … tentang Perbankan Syariah; Mengingat: Pasal 20 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik … Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan … dengan Peraturan Bank Indonesia. Pasal 17 (1) Penggabungan, …

  3. PEMBERIAN FASILITAS KEPABEANAN DAN/ATAU CUKAI SERTA PERPAJAKAN ATAS IMPOR PENGADAAN VAKSIN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

    … huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan … : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun …

  4. KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

    … b, huruf c, dan huruf d, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang … 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara …

  5. PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN , JASA DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI

    … bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak …   17. Upah harian adalah upah …

  6. PEDOMAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BERSAMA ATAS PELAKSANAAN KONTRAK KERJA SAMA BERBENTUK KONTRAK BAGI HASIL DENGAN PENGEMBALIAN BIAYA OPERASI DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

    … c. bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang …     17. Data yang dikelola secara elektronik …

  7. IMPOR SEMENTARA

    … pada huruf a, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 D ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang … sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan …

  8. PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN BAGI PERUSAHAAN INDUSTRI DI KAWASAN INDUSTRI DAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI

    … dan kepabeanan, di Kawasan Industri dan sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang … sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 …

  9. PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG

    … Mahkamah Agung;   Mengingat :   Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 25 … Selain calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon hakim agung juga berasal dari nonkarier. … tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.” 17. Ketentuan Pasal 81A diubah sehingga berbunyi sebagai …

  10. INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

    … sehingga perlu dicabut, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17C ayat (7) dan Pasal 17D ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun … : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia …