Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. MATA UANG

    … macam dan harga Mata Uang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia …   17. Penyidik adalah penyidik … Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimbolkan dengan Rp.   …

  2. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2010 TENTANG NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK

    … bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang … sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan …

  3. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN ASET KRIPTO

    … objek pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak … : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia …

  4. PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI

    … CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN … nama apapun.     17. Upah harian adalah upah atau imbalan yang … untuk melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:     …

  5. PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN , DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN /ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI

    … PEMOTONGAN, PENYETORAN , DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN /ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN … nama apapun.     17. Upah harian adalah upah atau imbalan yang … untuk melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:     …

  6. PENYEDIA JASA APLIKASI PERPAJAKAN

    …       Pasal 1     Dalam … Aplikasi Perpajakan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelenggarakan layanan penyediaan Aplikasi … disetujui.     (17) Apabila pemohon tidak menyampaikan rencana …

  7. BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2), SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 15, PASAL 22, PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTANNYA

    … FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2), SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL … 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan …

  8. KEUANGAN NEGARA

    … Undang-Undang 17 TAHUN 2003 Tanggal Peraturan … UUD 1945;     c. bahwa Pasal 23C Bab VIII UUD 1945 mengamanatkan hal-hal lain … Mengingat  : Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 18A, …

  9. TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK ATAS JUMLAH PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR

    … a sampai dengan huruf d, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang … Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan ketentuan Pasal 48 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang … : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia …

  10. TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK ATAS JUMLAH PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR

    … a sampai dengan huruf d, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang … Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan ketentuan Pasal 48 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang … : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia …