Search for Pasal 17 ayat 2

Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. KPP Pratama Cilacap Jelaskan Kewajiban Perpajakan Instansi Pemerintah

    … sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 17 tahun 2021. SPT Masa bagi instansi pemerintah yaitu SPT Masa PPh pasal 21/26 Instansi Pemerintah dan SPT Unifikasi Instansi … terdiri dari berbagai jenis pajak yaitu PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh …

  2. Kebijakan Penghapusan Sanksi, Wujud Keadilan dan Kepastian Hukum Bagi Wajib Pajak

    … Senin, Maret 17, 2025 - 11:51 Oleh: Fahmi … jangka waktu yang ditentukan. Hal tersebut termuat dalam Pasal 7 ayat 1 UU KUP sebagai berikut: …

    sikka_817930620 - 03/17/2025 - 11:51

  3. Pajak Namlea Edukasi SPT Tahunan Orang Pribadi dan PPh 21 TER

    … atau yang lebih dikenal dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Bekerja sama dengan … jelas Saino. PMK 168/2023 Pasal 15 ayat (1) dan (2) menyebutkan tarif efektif bulanan … penghitungan PPh Pasal 21 per masa, sedangkan tarif Pasal 17 PPh digunakan untuk penghitungan PPh Pasal 21 pada masa …

  4. Penyuluh Sukoharjo Sampaikan Kewajiban Perpajakan Instansi Pemerintah

    … sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17 tahun 2021.  “SPT Masa Unifikasi terdiri dari berbagai jenis pajak yaitu PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh …

  5. Yuk, Belajar Penghitungan Pajak sebelum dan Sesudah Menikah

    … sebagai satu kesatuan ekonomis, seperti tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak … dengan menggunakan tarif progresif sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan …

    sikka_810203137 - 01/11/2023 - 02:40

  6. TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA BARAT

    … b. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …

  7. TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SEMARANG

    … b. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …

  8. PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK TERTENTU UNTUK MELAKSANAKAN KONFIRMASI FAKTUR PAJAK DENGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN MELALUI KOMPUTER

    … Pertambahan Nilai serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (13) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak … Menteng;     17. Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Taman Sari; …

  9. PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK TERTENTU UNTUK MELAKSANAKAN KONFIRMASI FAKTUR PAJAK DENGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN MELALUI KOMPUTER

    … Pertambahan Nilai serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (13) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak … Menteng;     17. Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Taman Sari; …

  10. PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK TERTENTU UNTUK MELAKSANAKAN KONFIRMASI FAKTUR PAJAK DENGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN MELALUI KOMPUTER

    … Pertambahan Nilai serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (13) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak … Menteng;     17. Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Taman Sari; …