Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA SELATAN

    … Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 dan sebagai pelaksanaan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …

  2. DJP Jaksel I Adakan Forum Gakum bersama Kepolisian dan Kejaksaan

    … penahanan di Rutan Polda Metro Jaya, disangkakan dengan Pasal Pasal 39A huruf a dan/atau Pasal 39 ayat (1) huruf d Jo Pasal 43 ayat (1) UU KUP Jo … lengkap oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 17 November 2021.         …

  3. TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA TANGERANG

    … Keuangan Nomor 238/KMK.01/2006 dan sebagai pelaksanaan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …

  4. TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PEKANBARU

    … Keuangan Nomor 238/KMK.01/2006 dan sebagai pelaksanaan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …

  5. TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DENPASAR

    … Keuangan Nomor 238/KMK.01/2006 dan sebagai pelaksanaan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …

  6. TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BEKASI

    … Keuangan Nomor 238/KMK.01/2006 dan sebagai pelaksanaan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …

  7. Sambangi DPRD, Pajak Bintuhan Sosialisasikan TER PPh 21

    … penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Pajak Penghasilan Pasal 21 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) … tersebut akan dihitung kembali menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) UU PPh dikurangi kredit pajak PPh Pasal 21 yang …

  8. Bendaharawan Satker se-Bolmut Ikuti Sosialisasi Pengisian e-Bupot

    … secara luring ini diselenggarakan selama 2 hari hingga 17 November 2021 sebagai upaya dalam penerapan protokol … beberapa jenis pajak, yakni Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh …

  9. Edukasi Bendahara Instansi Pemerintah, Pajak Karimun Sosialisasikan Aturan Terbaru

    … Cipthami yang menjadi narasumber menyampaikan materi kepada 17 peserta yang hadir. Pada sesi materi, disosialisasikan … yang dipotong/dipungut seperti Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada … jasa-jasa lainnya selain Objek PPh Pasal 21), PPh Pasal 4 ayat (2) (pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan …

  10. Beli Hewan Kurban ada Pajaknya? Mari Kita Simak

    … PT, kewajiban perpajakannya mengacu pada ketentuan umum Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak … objek pajak penghasilan. Hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh jo. UU Ciptaker, sepanjang sumbangan …

    sikka_958635144 - 05/16/2025 - 10:57