Search for Pasal 17 ayat 2

Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. Pajak Penghasilan operasi koperasi

    … pendirian koperasi telah resmi diatur. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa … tarif tersebut, namun sebagaimana PP 23/2018. Dalam Pasal 5 diatur bahwa penggunaan tarif ini adalah paling lama … kepada anggota merupakan objek pajak sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh. Walaupun SHU dibagikan kepada para …

    sikka_060115218 - 11/10/2023 - 18:15

  2. PEDOMAN AKUNTANSI PIUTANG PAJAK

    …   4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara …     Pasal 1     … akuntansi Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengakuan, pengukuran, pencatatan, …

  3. NPWP Bermanfaat Ekonomis

    … mesti dibayarkan. Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 20, Peraturan Dirjen Pajak No PER-16/PJ/2016 tentang … PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang … pajaknya sebesar 120% dari tarif yang disebut dalam Pasal 17. Sebagai contoh, dua orang karyawan masing-masing …

    sikka_830351255 - 01/11/2023 - 02:39

  4. Memahami Aspek Perpajakan atas Jasa Maklon

    … Ada dua aspek terkait Pajak Penghasilan (PPh) yaitu PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 15. Selebihnya terkait Pajak … tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C angka 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. … ini, baru kemudian dikalikan tarif pajak PPh Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh untuk menghitung pajak …

    sikka_953000170 - 11/03/2022 - 15:11

  5. PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PERSEMAKMURAN BAHAMA UNTUK PERTUKARAN INFORMASI BERKENAAN DENGAN KEPERLUAN PERPAJAKAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION RELATING TO TAX MATTERS)

    … Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; …

  6. PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 422/KMK.04/1998 TENTANG PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA

    … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …   Pasal I   … Ketentuan Pasal 3 diubah dengan menambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : …

  7. PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SAN MARINO UNTUK PERTUKARAN INFORMASI BERKENAAN DENGAN KEPERLUAN PERPAJAKAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF REPUBLIC OF SAN MARINO FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION RELATING TO TAX MATTERS)

    … Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; …

  8. Pajak dan Tradisi-Tradisi Lebaran

    … Pemberian THR merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 168 Tahun … Jasa, atau Kegiatan Pribadi (PMK 168/2023), Pasal 5 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa “Penghasilan yang … akan dilakukan penghitungan dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang …

    sikka_060106558 - 03/25/2024 - 19:53

  9. Pajak atas Miliaran Batang Rokok

    … turunan UU HPP. Dalam pasal 3 ayat ( 1 ) disebutkan bahwa PPN yang … tarif PPN   sebagaimana diatur dalam pasal 17  ayat (1) huruf b UU PPN .  …

    sikka_830351255 - 11/26/2022 - 06:11

  10. PENGESAHAN MULTILATERAL CONVENTION TO IMPLEMENT TAX TREATY RELATED MEASURES TO PREVENT BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING (KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA)

    … b perlu disahkan sebagai dasar pemberlakuannya sehingga pasal-pasal yang diadopsi dalam Konvensi dapat diberlakukan … : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; …