Search for Pasal 17 ayat 2

Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-383/PJ/2002 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN SETORAN PAJAK MELALUI SISTEM PEMBAYARAN ON-LINE DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN DALAM BENTUK DIGITAL

    … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …       Pasal I   Ketentuan Pasal 4 … Nomor KEP-215/PJ/2003 diubah yaitu dengan menambah 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (2) dan ayat (3), sehingga dengan …

  2. TATA CARA PENATAUSAHAAN, PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DARI DAN/ATAU KE KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

    …   Pasal 1   …   (17) Data Wajib Pajak adalah … memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN jo Peraturan Direktur jenderal Pajak Nomor …

  3. Dinamika Pemotongan PPh 21 Instansi Pemerintah

    … tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran … Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengubah Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010. Perubahan … pengenaan dan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a; Masa …

    sikka_930101910 - 10/08/2025 - 10:41

  4. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERHUTANG ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN KERTAS KORAN UNTUK PENERBITAN SURAT KABAR DAN MAJALAH, DAN ATAS PENYERAHAN SURAT KABAR SERTA MAJALAH

    … 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945; … dimaksud dalam Pasal 1 berlaku untuk jangka waktu tanggal 17 Oktober 1989 sampai dengan 31 Maret 1990. …

  5. PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN DALAM RANGKA PROYEK PENGEMBANGAN PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN

    … diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik …   Pasal 1   … Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi dikenakan sanksi administrasi …

  6. Peran Pajak Dukung Usaha Budidaya Udang Vaname

    … (PP 23/2018), dengan pembayaran pajak penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) Final sebesar 0.5% dari omzet. Apabila omzet masih … lebih dari Rp4,8 miliar dengan menggunakan tarif Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak …

    sikka_830351255 - 04/19/2024 - 10:53

  7. STANDAR PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

    … bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor … pajak dalam suatu Tim Pemeriksa Pajak. 17. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya … (2) Standar Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:   a. …

  8. Hindari “Baku Pungut” atas Usaha Bank Bulion, DJP Atur Ulang Regulasi

    … Lebih tepatnya terkait kegiatan usaha bulion, diatur dalam Pasal 130 UU P2SK yang berbunyi : … tercantum juga dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha … R uang lingkup perubahannya adalah mengubah Pasal 5 ayat (2) PMK 48 / 2023 dengan menambahkan …

    sikka_830100522 - 09/22/2025 - 19:56

  9. Suket PP 23, Jurus Jitu UMKM Peroleh Diskon Pajak

    … pajak yang dikecualikan. Jika dalam tarif normal menurut Pasal 17 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) UMKM …

    sikka_817931143 - 01/11/2023 - 02:45

  10. SSD SPT Tahunan PPh

    … pertanyaan lupa password (FAQ no. 15).   17. Bagaimana apabila Saya telah melakukan registrasi pada … (jika ada), PPh Kurang/Lebih Bayar (jika ada), Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya (jika ada), Lalu … SPT Tahunan Pembetulan? Jawaban: Sesuai Pasal 6 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor …