Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. Mengawal Pajak Dana Desa

    … pajak atas pelaksanaan kegiatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sehari … Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa. Di tingkat daerah, Bupati menerbitkan Peraturan Bupati untuk mengatur … penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) adalah dinas

    Anonim (Belum diperiksa) - 10/12/2018 - 16:34

  2. KP2KP Bontosunggu Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Jeneponto

    … ini dihadiri oleh Muh. Arifin Nur selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto, Dr. Saripuddin selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto, H. Armawih selaku … (BPKAD) Kabupaten Jeneponto, Supardi selaku Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten …

  3. Siaran Pers ALCo Kementerian Keuangan Jawa Timur s.d. 31 Maret Tahun 2025

    …                Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp57,68 Triliun atau 20,41% dari … dari Belanja K/L sebesar Rp7,95 Triliun dan Transfer Ke Daerah (TKD) mencapai Rp19 Triliun.   … untuk modernisasi  non-alutsista, peningkatan rumah dinas, dan sarana bidang pendidikan, pengadaan sarpras …

  4. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

    … Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan … Daerah Tingkat II dan Pemerintah Daerah Tingkat I sebagai pendapatan daerah yang bersangkutan.   … antara lain: Kepala Kelurahan atau Kepala Desa, Pejabat Dinas Tata Kota, Pejabat Dinas Pengawasan Bangunan, Pejabat …

  5. Pemkab Kubar Bersama KP2KP Sendawar Pantau Tambang Batu Bara

    … Sebagai tindak lanjut kegiatan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Barat, tim dari Pemerintah … Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perhubungan , serta Sekretariat Daerah. …

  6. Pajak Bali Adakan Evaluasi Data dan KSWP

    … Zoom dari Denpasar (Selasa, 1/12). Kegiatan ini mengundang Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu …

  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985

    … Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan … Daerah Tingkat II dan Pemerintah Daerah Tingkat I sebagai pendapatan daerah yang bersangkutan. Bagian … lain : Kepala Kelurahan atau Kepala Desa, Pejabat Dinas Tata Kota, Pejabat Dinas Pengawasan Bangunan, Pejabat …

  8. Pajak Watampone dan Sengkang Apresiasi OPD Paling Patuh Pajak

    … Perpajakan (KP2KP) Sengkang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo menyelenggarakan kegiatan apresiasi … dari 27 OPD dan 14 Kecamatan yang terdiri dari kepala dinas atau kepala badan dan kepala kecamatan, bendaharawan … yang didampingi oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo, Dahlan. …

  9. Kemenkeu Satu, KPP Timika dan KPPN Nabire Edukasi Perpajakan di Intan Jaya

    … Pribadi  dan soisalisasi transfer ke daerah untuk Bendahara Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Dinas/Satuan Kerja (Satker) Kabupaten Intan Jaya (Selasa, … Ismadi Triantoro menyampaikan bahwa dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Intan Jaya, lebih dari …

  10. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

    … Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, menurut undang-undang dan peraturan daerah. … perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara; … Pejabat untuk penagihan pajak daerah misalnya Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Adapun yang dimaksud dengan pajak daerah