Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. PEMERINTAHAN DAERAH

    PEMERINTAHAN DAERAH Undang-Undang …   14. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, … provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. …

  2. PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

    PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Undang-Undang … daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan … dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya …

  3. PERBENDAHARAAN NEGARA

    … kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);     c. bahwa … Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang mempunyai tugas …

  4. TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

    … CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Peraturan … bagi pejabat atau pegawai Instansi; pendapatan daerah; dan pelayanan … Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya …

  5. TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEJABAT NEGARA,PNS, ANGGOTA TNI,ANGGOTA POLRI,DAN PENSIUNANNYA ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

    … ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Peraturan Menteri Keuangan … 21 dan bersifat final, tidak termasuk biaya perjalanan dinas.   …

  6. Natura/Kenikmatan

    … meliputi pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya; dan/atau bahan … b. Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu; Penggantian atau imbalan dalam … dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan …

  7. PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH

    PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH Peraturan Menteri Dalam Negeri … Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu …     a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;   …

  8. PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

    … Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara … kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri baik secara manual maupun elektronik untuk … pemerintah dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; atau …

  9. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBEBASKAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN/ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU DAN/ATAU PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK TERTENTU DARI LUAR DAERAH PABEAN

    … DAN/ATAU PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK TERTENTU DARI LUAR DAERAH PABEAN Peraturan Pemerintah … bencana dan biayanya berasal dari: anggaran pendapatan dan belanja negara; anggaran … Nasional Indonesia; kendaraan dinas khusus kepresidenan yang diimpor oleh lembaga …

  10. Dinas Kesehatan Se- Propinsi Jatim Gelar Bimtek Pajak untuk Bendahara

    Dinas Kesehatan Se- Propinsi Jatim Gelar Bimtek Pajak untuk … pajak atas pengeluaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Account Representative,  Heru …