Search for 8/PMK.03/2013

Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Administrasi

    Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Administrasi Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Administrasi Dasar Peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor…

  2. TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PELAPORAN USAHA DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SERTA PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK

    TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PELAPORAN USAHA DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SERTA PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK …

  3. PETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN

    PETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN Peraturan Menteri Keuangan 70/PMK.03/2017 Tanggal Peraturan 31-05-2017 …

  4. PENCABUTAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-40/PJ/2013 TENTANG PENGAWASAN PENGUSAHA KENA PAJAK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-30/PJ/2014

    PENCABUTAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-40/PJ/2013 TENTANG PENGAWASAN PENGUSAHA KENA PAJAK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-30/PJ/2014 Peraturan Dirjen Pajak …

  5. PEDOMAN PEMERIKSAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

    PEDOMAN PEMERIKSAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA Peraturan Dirjen Pajak PER-22/PJ/2013 Tanggal Peraturan 30-05-2013 …

  6. WP Prioritas Tunggakan Pajak Tersosialisasikan Program Pengurangan Sanksi Administrasi

    … peserta sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 ini para Wajib Pajak yang masih memiliki …

  7. 5. Apakah ruang lingkup kekhilafan atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak?

    … Undang-Undang KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tidak didefinisikan khilaf dan salah serta …

  8. TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMBAYARAN SUBSIDI JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU MINYAK SOLAR

    TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMBAYARAN SUBSIDI JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU MINYAK SOLAR Peraturan Dirjen Pajak PER-40/PJ/2015 Tanggal Peraturan …

  9. Selenggarakan Pendidikan Advokat, APSI Salatiga Sisipkan Materi Pajak

    Selenggarakan Pendidikan Advokat, APSI Salatiga Sisipkan Materi Pajak Asosiasi Pengacara Syari’ah Indonesia (APSI) Kota Salatiga bekerja sama dengan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN…

  10. Ajukan Pencabutan PKP, Pajak Tilamuta Jelaskan Aturan Perpajakan

    … yang diajukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013.  Wajib pajak juga menanyakan terkait …