Dokumen Peraturan
TATA CARA PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailYANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG
TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH YANG SEHARUSNYA TIDAK DIBERIKAN PEMBEBASAN OLEH PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN INTERNASIONAL SERTA PEJABATNYA
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailTATA CARA PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG
Peraturan Menteri Keuangan |
| Dicabut | DetailTATA CARA PENGAJUAN DAN PENELITIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG BAGI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI
Peraturan Dirjen Pajak |
| Dicabut | DetailTATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG BERKAITAN
DENGAN SPTNP,KEPUTUSAN KEBERATAN,PUTUSAN BANDING,ATAU
PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Peraturan Dirjen Pajak |
| Dicabut | DetailKELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG BERKAITAN
DENGAN SPTNP,KEPUTUSAN KEBERATAN,PUTUSAN BANDING,ATAU
PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI