Lompat ke isi utama
Navigasi kedua
Profil
Overview
Visi, Misi, Tujuan, dan Maklumat Pelayanan
Tugas dan Fungsi
Logo DJP
Kode Etik dan Kode Perilaku
Struktur Organisasi
Daftar Pejabat
Unit Kerja
Hasil Survei
Peraturan
Peraturan
Kurs
Tarif Bunga
Unduh
Aplikasi Perpajakan
Formulir Perpajakan
Informasi Publik
Daftar Informasi Publik
Daftar Informasi yang Wajib Disediakan dan Diinformasikan Secara Berkala
Daftar Informasi yang Wajib Diumumkan Dengan Serta Merta
Daftar Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat
Anggaran dan Realisasi Keuangan
Rencana Kerja dan Anggaran
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Realisasi Belanja
Laporan Keuangan DJP
Transparansi Kinerja Ditjen Pajak
Sasaran dan Rencana Strategis
Rencana Kerja Ditjen Pajak
Laporan Kinerja DJP
Laporan Kinerja Unit Kerja
Laporan Tahunan DJP
Realisasi Pendapatan Pajak
Layanan Digital
PPID
Profil PPID DJP
Regulasi Informasi Publik
Prosedur Permohonan
Laporan PPID
Statistik Akses Informasi Publik
Jalur dan Waktu Layanan
Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang
Penyediaan Pembicara, Pembahas, atau Moderator pada Kegiatan
Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Internasional
APA & MAP
EOI
AEOI
CRS
CbCR
AEOI-WHT
FATCA
CARF
EOIR
SEOI
GloBE
Tax Treaty
Tax Treaty Rates
Tax Treaty dan Multilateral Instrument
Tema
UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Program Pengungkapan Sukarela
DJP Tanggap Covid-19
Pajak Digital
Infografis
Jurnal Pajak
Lapor Tahunan
Buku Elektronik
Kerja Sama dan Kemitraan
Klaster Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan
Penegakan Hukum
FAQ
Podcast Cermati
Podcast Pamorku
Coretax DJP
Reformasi Perpajakan DJP
Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) [Coretax]
Edukasi Pajak
Belajar Pajak
ID
|
EN
LOGIN
Pencarian
Main navigation
Beranda
Konsultan Pajak
PJAP
Seputar Coretax DJP
Breadcrumb
Beranda
Dokumen Peraturan
201/KMK.03/2007
PERPANJANGAN MASA PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
Keputusan Menteri Keuangan
|
2007-04-18
|
Aktif
|
Detail
200/KMK.03/2007
PERPANJANGAN MASA PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
Keputusan Menteri Keuangan
|
2007-04-18
|
Aktif
|
Detail
