TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE 1 JUNI 2025 SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025

Keputusan Menteri Keuangan
01/MK/EF/2025
Tanggal Peraturan


MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
 
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1/MK/EF/2025

TENTANG

TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF
BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE
1 JUNI 2025 SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025
 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
 
Menimbang : a.
bahwa berdasarkan Diktum KELIMA Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.010/2021 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga, kewenangan penetapan tarif bunga per bulan sebagai dasar penghitungan sanksi administratif berupa bunga dan pemberian imbalan bunga untuk periode selanjutnya dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada Kepala Badan Kebijakan Fiskal untuk dan atas nama Menteri Keuangan;
    b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 8 ayat (5), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), Pasal 11 ayat (3), Pasal 13 ayat (2), Pasal 13 ayat (2a), Pasal 13 ayat (3b), Pasal 14 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), dan Pasal 27B ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Juni 2025 sampai dengan 30 Juni 2025;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
    2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.010/2021 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga sebagai mana diubah dengan KMK Nomor 169 Tahun 2025.
     

MEMUTUSKAN:
 
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE 1 JUNI 2025 SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025.
     
KESATU : Menetapkan tarif bunga per bulan sebagai dasar penghitungan sanksi administratif berupa bunga dan pemberian imbalan bunga yang berlaku sejak tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 sebagai berikut:
     
    A. Sanksi Administrasi:
   
No. Ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Tarif bunga per bulan
1. Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (3) 0,57 % (nol koma lima tujuh persen)
2. Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), dan Pasal 14 ayat (3) 0,99% (nol koma sembilan sembilan persen)
3. Pasal 8 ayat (5) 1,41% (satu koma empat satu persen)
4. Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2a) 1,82% (satu koma delapan dua persen)
5. Pasal 13 ayat (3b) 2,24% (dua koma dua empat persen)
     
    B. Imbalan Bunga:
   
Ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Tarif bunga per bulan
Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), dan Pasal 27B ayat (4) 0,57 (nol koma lima tujuh persen)
     
KEDUA :
Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2025. 
     
    Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
    1. Wakil Menteri Keuangan;
    2. Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, para Kepala Badn di Lingkungan Kementerian Keuangan;
    3. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan; 
    4. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
    5. Para Pejabat Pimpinan Pratama di lingkungan Direkorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Kementerian Keuangan.
       
             
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2025
            a.n.
 		 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL
 
 
 
Ttd.
 
FEBRIO NATHAN KACARIBU
               

 

Status Peraturan
Aktif
Kategori Peraturan
PPh - Pajak Penghasilan
PPN - Pajak Pertambahan Nilai