TATACARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN PUNGUTAN DAN IURAN BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM Baca lebih lanjut tentang TATACARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN PUNGUTAN DAN IURAN BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM19 kali dilihat
PENETAPAN SANTUNAN DAN SUMBANGAN WAJIB DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN Baca lebih lanjut tentang PENETAPAN SANTUNAN DAN SUMBANGAN WAJIB DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN18 kali dilihat
PENETAPAN SANTUNAN DAN IURAN WAJIB DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG ALAT ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI DARAT, SUNGAI/DANAU, FERRY/PENYEBERANGAN, LAUT DAN UDARA Baca lebih lanjut tentang PENETAPAN SANTUNAN DAN IURAN WAJIB DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG ALAT ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI DARAT, SUNGAI/DANAU, FERRY/PENYEBERANGAN, LAUT DAN UDARA23 kali dilihat
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 305/KMK.017/1998 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERBITAN SURAT UTANG DAN/ATAU OBLIGASI PEMERINTAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 169/KMK.017/1999 Baca lebih lanjut tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 305/KMK.017/1998 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERBITAN SURAT UTANG DAN/ATAU OBLIGASI PEMERINTAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 169/KMK.017/199911 kali dilihat
PERUBAHANATASKEPUTUSANMENTERIKEUANGANNOMOR283/KMK.01/2000TENTANGPENUNDAANKEPUTUSANMENTERIKEUANGANNOMOR94/KMK.05/2000TENTANGPERUBAHANKEPUTUSANMENTERIKEUANGANNOMOR291/KMK.05/1997TENTANGKAWASANBERIKATSEBAGAIMANATELAHDIUBAHBEBERAPAKALITERAKHIRDENGANKEPUTUSANMENTERIKEUANGANNOMOR349/KMK.01/1999,DANKEPUTUSANMENTERIKEUANGANNOMOR95/KMK.05/2000TENTANGPENCABUTANKEPUTUSANMENTERIKEUANGANNOMOR825/KMK.00/1990TENTANGPEMASUKANDANPENGELUARANBARANGKEDANDARIKAWASANBERIKAT(BONDEDZONE)DIDAERAHINDUSTRIPULAUBATAM Baca lebih lanjut tentang PERUBAHANATASKEPUTUSANMENTERIKEUANGANNOMOR283/KMK.01/2000TENTANGPENUNDAANKEPUTUSANMENTERIKEUANGANNOMOR94/KMK.05/2000TENTANGPERUBAHANKEPUTUSANMENTERIKEUANGANNOMOR291/KMK.05/1997TENTANGKAWASANBERIKATSEBAGAIMANATELAHDIUBAHBEBERAPAKALITERAKHIRDENGANKEPUTUSANMENTERIKEUANGANNOMOR349/KMK.01/1999,DANKEPUTUSANMENTERIKEUANGANNOMOR95/KMK.05/2000TENTANGPENCABUTANKEPUTUSANMENTERIKEUANGANNOMOR825/KMK.00/1990TENTANGPEMASUKANDANPENGELUARANBARANGKEDANDARIKAWASANBERIKAT(BONDEDZONE)DIDAERAHINDUSTRIPULAUBATAM25 kali dilihat
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 21 SAMPAI DENGAN 27 MARET 2005 Baca lebih lanjut tentang NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 21 SAMPAI DENGAN 27 MARET 20059 kali dilihat
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 14 SAMPAI DENGAN 20 MARET 2005 Baca lebih lanjut tentang NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 14 SAMPAI DENGAN 20 MARET 20059 kali dilihat
PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN PENGUJIAN TERHADAP PERMINTAAN PEMBAYARAN DAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN Baca lebih lanjut tentang PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN PENGUJIAN TERHADAP PERMINTAAN PEMBAYARAN DAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN20 kali dilihat
PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN BEA MASUK, DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM Baca lebih lanjut tentang PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN BEA MASUK, DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM59 kali dilihat
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 06/PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN HULU MINYAK DAN GAS BUMI Baca lebih lanjut tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 06/PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN HULU MINYAK DAN GAS BUMI35 kali dilihat
