Tengok BPJS Ketenagakerjaan, Kanwil Jakbar Mantapkan Kerja Sama

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Barat melakukan audiensi dengan BPJS Ketenagakerjaan di Graha BPJAMSOSTEK, Jakarta Selatan, DKI Jakarta (Rabu, 7/5). Audiensi ini dihadiri oleh perwakilan Kanwil DJP Jakarta Barat dan jajaran BPJS Ketenagakerjaan. Bahasan utamanya mencakup pertukaran data, pelaksanaan kegiatan bersama, edukasi stakeholder, serta peluang pelaksanaan kolaborasi kegiatan lain.

Asisten Deputi Operasional Pengawasan dan Pemeriksaan Wilayah I, Wahyu Diannur, menyambut baik kedatangan Tim Kanwil DJP Jakarta Barat. Wahyu memaparkan bahwa antara DJP dengan BPJS Ketenagakerjaan sudah terjalin kerja sama sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama tahun 2022. Lebih lanjut, kerja sama ini akan diperpanjang dan diperbarui pada tahun 2025 ini. 

Salah satu ruang lingkup kerja sama adalah pertukaran data sesuai ketentuan perundang-undangan. Kerja sama ini telah berjalan beberapa tahun, namun dalam pelaksanaannya masih perlu dilakukan optimalisasi. 

Tidak hanya pada aspek teknis data, BPJS Ketenagakerjaan juga mengajak Kanwil DJP Jakarta Barat untuk berkolaborasi dalam kegiatan bersama (joint program) yang berdampak langsung. Salah satunya adalah pelaksanaan joint visit yang menyasar kepatuhan badan usaha terhadap ketentuan perpajakan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kanwil DJP Jakarta Barat menyambut baik ajakan untuk menjadi mitra kolaboratif program joint visit yang diinisiasi oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagai bagian dari pengawasan dan penegakan hukum. 

"Jakbar siap bergabung di pilot project ini, supaya bisa segera dievaluasi," sambut Herry Setyawan, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jakarta Barat.

Dalam aspek edukasi, koordinasi, dan sosialisasi, kedua pihak melihat peluang besar untuk bergerak lebih masif dengan jaringan stakeholder yang lebih luas, mulai dari pelaku UMKM, pemberi kerja, hingga masyarakat umum. Melalui kerja sama edukasi bersama, materi ketentuan perpajakan dan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat disampaikan dengan lebih integratif dan menyeluruh.

Edukasi yang diberikan bukan hanya soal kewajiban, tetapi juga tentang manfaat, perlindungan, dan peran serta dalam kontribusi pembangunan negara. Langkah kolaboratif ini juga bisa memperkuat hubungan antara lembaga pemerintah dan masyarakat melalui komunikasi yang lebih terbuka dan inklusif.

Tak kalah penting, BPJS Ketenagakerjaan dan Kanwil DJP Jakarta Barat juga membuka ruang untuk kegiatan lain yang disepakati bersama secara fleksibel. Hal ini memberi peluang bagi kedua lembaga untuk beradaptasi dengan dinamika sosial ekonomi dan menjawab kebutuhan yang belum terakomodasi dalam kerangka kerja sama yang ada. Fleksibilitas ini penting dalam menjaga kerja sama tetap relevan, adaptif, dan berdampak nyata.

Bagi Herry, audiensi ini menjadi langkah awal menuju sinergi tersebut bukan hanya soal koordinasi administratif, tetapi tentang membangun sistem yang saling melengkapi, terintegrasi, dan berkelanjutan.