Di balik setiap pembangunan di Kabupaten Gowa, ada sinergi yang memastikan pajak bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan ikhtiar bersama untuk membangun daerah. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantaeng dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sungguminasa bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Gowa menggelar rapat koordinasi terkait penerimaan pajak pusat dan daerah di Kantor Bupati Gowa, Kabupaten Gowa (Senin, 29/9).
Pertemuan ini menitikberatkan pada tiga isu strategis, yakni nomor identitas tempat kegiatan usaha (NITKU) sebagai pengganti nomor pokok wajib pajak (NPWP) cabang, penilaian pajak, serta aktivasi Coretax DJP—sistem baru DJP sebagai bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP).
Dalam rapat, terungkap bahwa masih banyak wajib pajak yang beroperasi di Gowa, tetapi menggunakan NPWP pusat di Makassar atau luar Sulawesi. Hal ini terutama terjadi pada perusahaan skala besar yang melakukan transaksi BPHTB secara penuh di Gowa.
“Wajib pajak badan sebaiknya terdaftar di tempat nyata usahanya berada atau mayoritas kegiatan usaha dilakukan. Bila usaha terbesarnya di Gowa, maka NPWP pusatnya seharusnya ada di Gowa,” tegas Kepala KPP Pratama Bantaeng, Muhammad Reza Fahmi.
Kepala KP2KP Sungguminasa, Yudi Sanjaya, menambahkan bahwa wajib pajak yang baru memulai usaha sebaiknya langsung mendaftarkan NPWP pusat di Gowa, bukan di daerah lain.
Sementara Sekretaris Daerah Gowa menekankan pentingnya pendekatan persuasif bagi wajib pajak, khususnya sektor properti, agar mereka bersedia memindahkan NPWP pusat ke Gowa. Kepala Bagian Hukum Pemda menilai perlunya regulasi yang jelas dan seimbang terkait NITKU agar tidak memberatkan pengusaha.
Rapat juga membahas mekanisme penilaian pajak dan pelatihan aparatur daerah agar memiliki kompetensi sebagai tenaga penilai pajak. Transisi pelaporan SPT tahunan ke Coretax juga menjadi agenda penting, dengan KPP Pratama Bantaeng dan KP2KP Sungguminasa menyiapkan pendampingan teknis bagi masyarakat Gowa.
Koordinasi ini menegaskan komitmen bersama untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperkuat regulasi, dan mengoptimalkan penerimaan negara serta daerah.
“Sinergi ini penting agar penerimaan pajak benar-benar mencerminkan aktivitas ekonomi di Gowa. Dengan begitu, manfaatnya tidak hanya masuk ke kas negara, tetapi juga kembali ke daerah, sehingga masyarakat dapat merasakannya langsung melalui pembangunan,” tutup Muhammad Reza Fahmi.
Koordinasi dihadiri jajaran Pemda Gowa, mulai dari Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Perumahan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Bagian Hukum, hingga Staf Ahli Bupati.
| Pewarta: A. Nur Afni Awalia |
| Kontributor Foto: A. Nur Afni Awalia |
| Editor: Ruth Grace Priscilla |
*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.
- 2 kali dilihat