Di tengah kesibukan melayani kesehatan masyarakat, para dokter di RSUD Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat menunjukkan inisiatif luar biasa dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.
Mereka memanfaatkan asistensi aktivasi akun Coretax DJP yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya di RSUD Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung untuk menanyakan tata cara pemberitahuan norma penghitungan penghasilan neto (NPPN) (Kamis, 13/11).
Direktur RSUD Kesehatan Kerja Rancaekek, dr. Lulu Fahrizah Balqis, Sp.PK., M.Kes., membuka acara dengan menyampaikan apresiasi kepada KPP Pratama Majalaya atas kesigapan mereka memenuhi permintaan asistensi aktivasi Coretax DJP dan penerbitan kode otorisasi bagi pegawai RSUD.
Lulu mengimbau seluruh peserta, baik yang bergabung melalui Zoom maupun hadir langsung, untuk menyimak paparan secara saksama. Ia menekankan agar pemahaman tentang akun Coretax DJP didapatkan secara menyeluruh guna menjamin kemudahan dan kelancaran pelaporan SPT tahunan yang akan datang.
Penyuluh pajak, Vera Yunita Cahyani Putri, sebagai narasumber, fokus memberikan panduan praktis aktivasi akun Coretax DJP, pembuatan Kode Otorisasi, serta pembaruan data penting, seperti email dan nomor telepon.
Mengusung tema utama Coretax DJP, para peserta tampak banyak menyampaikan pertanyaan saat sesi tanya jawab dibuka. Para dokter dan pegawai RSUD, yang hadir secara online (60 orang) dan onsite (15–20 orang), tidak hanya bertanya tentang akun perpajakan baru, tetapi juga secara spesifik lainnya.
Ada beberapa pertanyaan menyangkut hak dan kewajiban perpajakan bagi NPWP istri (gabung/terpisah), permohonan non-efektif NPWP Istri, tata cara pemberitahuan NPPN bagi dokter, dan mekanisme otomatisasi pelaporan bukti potong dalam SPT Tahunan.
Bendahara RSUD turut memanfaatkan momen ini dengan menanyakan pengaturan perpajakan untuk pengadaan barang, pemeliharaan peralatan, hingga pemanfaatan jasa katering rumah sakit.
Ketika edukasi dilanjutkan dengan asistensi langsung aktivasi akun Coretax kepada sejumlah pegawai. Meskipun sebagian besar proses berjalan lancar, ada beberapa pegawai yang mengalami kendala aktivasi karena data email atau nomor telepon yang perlu diperbarui. Pegawai KPP Pratama Majalaya yang bertugas segera membantu melakukan perubahan data di tempat.
Kolaborasi ini menjadi bukti komitmen KPP Pratama Majalaya dalam memberikan edukasi dan asistensi yang sesuai kebutuhan wajib pajak, sekaligus mencontohkan kepatuhan aparat pemerintah sebagai wajib pajak yang patuh.
| Pewarta: Sri Hartati Gultom |
| Kontributor Foto: KPP Pratama Majalaya |
| Editor: |
*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.
- 11 kali dilihat