Pajak Bengkulu Dua Eratkan Sinergi dengan Instansi Provinsi Bengkulu

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bengkulu Dua yang diwakilkan oleh Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data (PKD) Nimang Duwi Renggani menghadiri rapat yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di lingkungan Provinsi Bengkulu untuk membahas Teknis ALCo Regional Bengkulu untuk Periode Realisasi s.d 31 Maret 2023  Regional Bengkulu di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, Ruang Aula Raflesia, Kota Bengkulu (Senin, 10/04)

Rapat ini dipimpin oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bengkulu Sunaryo dan dihadiri pula oleh Pimpinan atau perwakilan  Unit Vertikal Kementerian Keuangan Provinsi Bengkulu seperti  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu Satu, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkulu, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bengkulu, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Bengkulu, serta perwakilan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu, Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, dan Universitas Bengkulu

Salah satu agenda rapat adalah membahas mengenai progres penyampaian SPT Orang Pribadi pada KPP.  Dalam rapat ini Nimang Duwi Renggani mengingatkan untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) batas waktu penyampaian SPT-nya paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak namun jika ada yang belum lapor harap segera melaporkan SPT Tahunannya, sedangkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan batas waktu penyampaian SPT-nya paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.

Selain itu Nimang Duwi Renggani juga menyampaikan kepada seluruh peserta yang hadir untuk segera melakukan pemutakhiran data mandiri dan menyebarluaskan informasi ini kepada seluruh pegawai di kantor masing-masing untuk melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-112/PMK.03/2022 tanggal 8 Juli 2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah. Yang menginstruksikan bahwa NPWP format lama (15 digit) masih dapat digunakan hingga 31 Desember 2023 dan NPWP format baru (16 digit) akan efektif berlaku mulai 1 Januari 2024.

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.