Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Klaten menggelar forum diskusi bersama tiga tenaga ahli pemberdayaan masyarakat Kabupaten Klaten yang mendampingi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pertemuan ini berfokus pada penguatan pemahaman tata kelola perpajakan BUMDes untuk tahun anggaran 2026.
Kegiatan yang diinisiasi untuk mendorong kemandirian ekonomi desa tersebut dilaksanakan di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten, Jl. Teratai No. 2, Tonggalan, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten (Selasa, 9/6/2026).
Dalam pertemuan ini, tim dari KPP Pratama Klaten dihadiri langsung oleh Kepala Seksi Pengawasan IV, Hari Nara Winata, didampingi oleh account representative (AR), Mohamad Khanifudin; serta penyuluh pajak, Amallia Choirul Annisa. Sementara itu, pihak pendamping BUMDes diwakili oleh tiga orang tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang selama ini aktif mengawal perkembangan usaha di tingkat desa di Kabupaten Klaten.
Salah satu poin utama yang menjadi pembahasan adalah pemetaan kondisi riil dan evaluasi perkembangan BUMDes yang saat ini beroperasi di seluruh wilayah Kabupaten Klaten. Meskipun alokasi dana desa untuk BUMDes Tahun 2026 menurun, Dispermades Kabupaten Klaten terus mendorong optimalisasi tata Kelola BUMDes agar roda perekonomian dan pendapatan asli desa tetap berjalan.
Para tenaga ahli pemberdayaan masyarakat juga membedah secara mendalam mengenai kewajiban perpajakan yang telah dijalankan oleh BUMDes di Kabupaten Klaten.
“Saat ini, jumlah BUMDes yang ada di Kabupaten Klaten mencapai angka sekitar tiga ratusan, dan yang telah mendaftarkan NPWP sejumlah dua ratusan dan masih akan terus meningkat. Dari beberapa BUMDes yang telah memiliki NPWP, ada beberapa yang telah mandiri, artinya sudah paham tata cara perpajakan dan mengelola pembukuan dengan baik, nantinya mereka akan menjadi percontohan bagi BUMDes baru dan yang masih berkembang,” terang tenaga ahli pemberdayaan masyarakat.
Hari Nara Winata menjelaskan bahwa BUMDes memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi lokal. Oleh karena itu, pemenuhan kewajiban perpajakan yang benar dan akuntabel menjadi bagian penting dari tata kelola yang sehat (good corporate governance). Tidak lupa, Hari berharap agar BUMDes di Kabupaten Klaten dapat terus berkembang menjadi motor penggerak ekonomi desa serta mampu meningkatkan pendapatan asli desa (PADes).
Melalui sinergi ini, KPP Pratama Klaten berharap para tenaga ahli pemberdayaan masyarakat dapat menjadi jembatan informasi dan edukasi bagi para pengurus BUMDes di lapangan.
KPP Pratama Klaten menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pendampingan dan kemudahan layanan agar BUMDes di Klaten dapat tumbuh dan berkontribusi optimal bagi pembangunan daerah.
| Pewarta: Amallia Choirul Annisa |
| Kontributor Foto: Amallia Choirul Annisa |
| Editor:Agung Sutrisno Hadi |
*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.
- 2 kali dilihat