Kelas pajak pertama untuk para bendahara pemerintah resmi dibuka oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jombang bertempat di ruang aula kantor, Jombang (Selasa, 5/11). Dalam acara tersebut, dihadiri oleh 20 bendaharawan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Jombang.
Terinci dalam buku tamu, para bendaharawan yang hadir antara lain berasal dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang, RSUD Ploso, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Hadir pula, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan dan Komunikasi, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Sekretariat Dewan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan.
Diisi langsung oleh pemateri yang kompeten di bidangnya, Desmanto Pramu Triyawan selaku Account Representative (AR) dari Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, para bendaharawan diajak untuk bersama-sama membuka wawasan perpajakan. Desma menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan negara, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan segala upaya agar penerimaan dari sektor pajak kian mengalir deras.
Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan peran bendahara sebagai ujung tombak dan mitra DJP dalam menghimpun penerimaan negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan semacam transfer knowledge oleh otoritas pajak kepada para bendahara agar mendapatkan informasi yang benar terkait kewajibannya sebagai pemotong/pemungut pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
“Melalui bimbingan teknis pada kelas pajak ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi bendaharawan pemerintah dalam memahami ketentuan serta tata cara pemotongan/pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak sebagai akibat dari berbagai transaksi pengeluaran yang terjadi di masing-masing unit atau satuan kerjanya. Semoga dengan adanya kelas pajak ini dapat bermanfaat bagi bendaharawan pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada para bendahara pemerintah yang telah turut membantu dalam mewujudkan masyarakat sadar dan peduli pajak,” tutur Desma.
- 171 kali dilihat