Etty Rachmiyanthi selaku Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Wilayah Sumatera Barat di Hall Hotel ZHM Premiere Padang, (Kamis, 25/4). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku penyelenggara kegiatan tersebut turut mengundang jajaran pimpinan daerah dan unit vertikal Kementerian/Lembaga di Sumatera Barat yang berwenang pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.
Gubernur Sumatera Barat, H. Mahyeldi Ansharullah membuka rakor tersebut. Dalam pembukaannya, Gubernur Sumatera Barat menyebutkan korupsi adalah suatu kejahatan luar biasa yang harus dicegah dan diberantas.
“Saya selaku kepala daerah Sumatera Barat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan rakor ini,” dalam sambutannya.
Gubernur Sumatera Barat juga menambahkan dalam rakor ini tidak hanya untuk bersilaturahmi tetapi juga menjadi wadah bertukar informasi sesama instansi dalam rangka untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang bebas dari korupsi.
“Mudah-mudahan, agenda kita ini dapat menyatukan langkah-langkah dan persepsi kita selaku kepala daerah dalam mencari strategi yang aktif dan efektif memberantas korupsi di Sumatera Barat sehingga terciptanya lingkungan bebas korupsi. Dengan begitu, kualitas layanan dan kesejahteraan masyarakat akan lebih meningkat. Mari kita jaga bangsa ini dari bahaya korupsi,” tambahnya.
Kakanwil DJP Sumbarja dalam paparannya menyampaikan kinerja penerimaan pajak tahun 2023 dan upaya DJP dalam mitigasi tindak pidana korupsi dengan 2 cara, preventing dan detecting.
“Realisasi penerimaan pajak di provinsi Sumatera Barat sebesar 5,98 Triliun atau 102,92% dari target Rp 5,81 Triliun,” paparan penerimaan pajak.
“Upaya DJP dalam mitigasi tindak pidana korupsi dibagi menjadi 2, preventing/mencegah dan detecting/mendeteksi. DJP mempunyai saluran resmi pengaduan internal dan eksternal. Untuk detecting dibagi lagi menjadi 4 sektor, yaitu penerimaan negara, pelayanan publik dan penyuluhan, penegakan hukum, dan SDM penyuluh antikorupsi,” ujar Kepala Kanwil.
Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi berharap kegiatan rapat koordinasi pencegahan korupsi menjadi awal mula peningkatan pemahaman serta menjadi ajang saling berkomunikasi dalam membahas strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi khususnya di Sumatera Barat.
| Pewarta:Luthfi Hariz Setiono |
| Kontributor Foto:Trio Nofriadi |
| Editor:Trio Nofriadi |
*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.
- 13 kali dilihat