DJP Jateng I Terima Kunjungan Universitas Diponegoro

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah I mengenalkan pajak kepada 150 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro di Aula Gedung Keuangan Negara (GKN) II Semarang (Senin, 6/2). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari permintaan kunjungan Universitas Diponegoro kepada Kanwil DJP Jawa Tengah I.

Kegiatan dibuka dengan sambutan Ketua Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Agung Juliarto. “Semoga dengan adanya kegiatan ini, Adik-Adik dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk ke depannya. Khususnya di dunia pekerjaan nantinya,” sambut Agung.

Sambutan dilanjutkan oleh Gatut Nugroho selaku Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen. Gatut memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang pentingnya pajak bagi penerimaan negara. “Hampir 80% penerimaan negara berasal dari pajak, bisa dibayangkan jika pajak itu tidak ada, bagaimana mungkin negara dapat melakukan pembangunan,” ungkap Gatut.

Dalam kegiatan ini, mahasiswa Universitas Diponegoro belajar materi tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), struktur organisasi, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Materi tersebut disampaikan oleh Erwan Apriyanto selaku Kepala Seksi Advokasi, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal, Kanwil DJP Jawa Tengah I. Dalam materinya, Erwan mengungkapkan salah satu tugas dan fungsi dari penyuluh pajak.

“Wajib pajak ataupun Adik-Adik apabila ingin bertanya dan berkonsultasi mengenai perpajakan dapat menghubungi penyuluh pajak,” ungkap Erwan.

Kemudian mahasiswa juga belajar dari materi yang disampaikan oleh Rizky Keroshinta selaku Penyuluh Pajak Ahli Pertama. Rizky memberikan materi tentang kewajiban perpajakan wajib pajak dan membahas sedikit berita terkini tentang perpajakan. Dalam sesi ini, Rizky sempat menanyakan pendapat kepada mahasiswa tentang pemadanan NIK sebagai NPWP.

“Setuju atau tidak apabila NIK dijadikan sebagai NPWP? Berikan alasannya juga,” tanya Rizky.

“Menurut saya, apabila NIK dijadikan sebagai NPWP merupakan hal yang bagus, karena dengan tergabungnya NIK dan NPWP kita tidak perlu mempunyai nomor yang banyak yang perlu dihafal,” jawab Rafif, salah satu mahasiswa Universitas Diponegoro.