MotoGP 2025 Sukses Digeber, Inilah Peran Pajak Kita

Oleh: Zidni Hudan Said Purnomo, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Gelaran MotoGP 2025 kembali menjadi perhatian dunia, termasuk Indonesia yang tetap konsisten mengambil peran sebagai tuan rumah salah satu seri balap motor paling bergengsi tersebut. Ribuan penonton dari berbagai negara hadir langsung menyaksikan para pembalap kelas dunia berlaga di sirkuit. Sementara itu, jutaan lainnya mengikuti jalannya pertandingan lewat siaran televisi dan media daring.

Di balik kemeriahan tersebut, terdapat kerja besar yang membutuhkan dukungan anggaran, infrastruktur, serta kolaborasi lintas sektor. Salah satu aspek yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan ajang sebesar MotoGP adalah pembiayaan yang bersumber dari penerimaan negara, terutama pajak. MotoGP bukan sekadar acara olahraga. Keberadaannya membawa pengaruh signifikan terhadap banyak sektor, seperti pariwisata, transportasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga ekonomi lokal secara menyeluruh.

Namun, untuk menghadirkan dampak tersebut, diperlukan investasi awal yang tidak kecil. Pemerintah sebagai penyelenggara bersama pihak swasta mengalokasikan anggaran yang sebagian besar berasal dari kas negara. Penerimaan negara yang digunakan itu, pada dasarnya, diperoleh dari kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak. Artinya, kehadiran MotoGP tidak bisa dilepaskan dari peran warga negara dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Bentuk Nyata Penggunaan Uang Pajak

Salah satu bentuk nyata penggunaan pajak dalam penyelenggaraan MotoGP terlihat pada pengembangan dan pembangunan infrastruktur pendukung. Sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat menjadi contoh konkret bagaimana pajak berperan dalam mewujudkan fasilitas bertaraf internasional.

Pembangunan sirkuit tersebut tidak hanya mencakup lintasan balap, tetapi juga fasilitas pendukung seperti paddock, tribun penonton, sistem drainase, hingga fasilitas keselamatan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Federation Internationale de Motocyclisme (FIM). Tidak berhenti pada pembangunan sirkuit, dana negara juga digunakan untuk membangun akses jalan, memperluas bandara, serta membenahi kawasan pariwisata agar layak menerima tamu internasional.

Pembiayaan tersebut tentu tidak datang dari ruang hampa. Pajak penghasilan hingga pajak pertambahan nilai menjadi tulang punggung penerimaan negara yang kemudian dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan. Dengan kata lain, pajak yang dibayarkan oleh masyarakat menjadi alat yang memungkinkan sebuah event internasional seperti MotoGP terselenggara di tanah air.

Selain aspek infrastruktur, penyelenggaraan MotoGP membutuhkan koordinasi dan dukungan dari berbagai lembaga pemerintah. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara turut memainkan peran dalam mendukung promosi, penyediaan fasilitas, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Lembaga keamanan seperti Polri dan Tentara Nasional Indonesia juga dilibatkan dalam memastikan kelancaran dan keamanan acara.

Seluruh aktivitas tersebut tentu memerlukan pembiayaan yang juga bersumber dari anggaran negara. Di sinilah peran pajak kembali terasa nyata, karena operasional lembaga-lembaga tersebut sebagian besar bergantung pada dana publik.

Bukan Hanya Pengeluaran, Melainkan Juga Investasi

Dampak dari MotoGP tidak berhenti pada pelaksanaannya semata. Kehadiran ajang ini membawa efek berantai yang memperkuat berbagai sektor perekonomian. Lonjakan wisatawan yang datang ke lokasi penyelenggaraan, baik dari dalam maupun luar negeri, memicu peningkatan konsumsi di sektor transportasi, perhotelan, kuliner, hingga produk kerajinan lokal. UMKM mendapatkan peluang untuk menjual produknya kepada pasar yang lebih luas. Hotel dan penginapan mengalami peningkatan okupansi, sementara restoran dan pedagang makanan merasakan lonjakan penjualan.

Berdasarkan data dari penyelenggaraan MotoGP sebelumnya, perputaran uang yang terjadi di sekitar kawasan Mandalika mencapai lebih dari Rp3,5 triliun. Angka tersebut mencakup belanja wisatawan, aktivitas perdagangan, penyewaan transportasi lokal, hingga transaksi UMKM dan vendor penyelenggara.

Pada 2025, dengan antusiasme yang terus meningkat serta dukungan promosi yang lebih masif, diperkirakan perputaran ekonomi bisa menyentuh angka Rp4 triliun. Peningkatan ini menjadi bukti bahwa penyelenggaraan MotoGP bukan hanya pengeluaran, melainkan investasi yang memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat dan daerah penyelenggara.

Aktivitas ekonomi yang meningkat tersebut secara langsung berdampak pada penerimaan pajak. Transaksi yang terjadi memunculkan kewajiban perpajakan seperti pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, serta pajak daerah seperti pajak hotel dan restoran. Dalam hal ini, pajak tidak hanya berperan sebagai sumber dana awal, tetapi juga kembali hadir sebagai hasil dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi akibat penyelenggaraan MotoGP. Terjadi semacam siklus berkelanjutan, di mana pajak membiayai event besar, lalu event tersebut mendorong perekonomian, dan akhirnya menghasilkan penerimaan negara yang baru dari kegiatan ekonomi yang tumbuh.

Citra Negara di Mata Dunia

Lebih jauh, penyelenggaraan MotoGP juga mendorong pembangunan jangka panjang yang berdampak pada persepsi dan citra negara di mata dunia. Keberhasilan dalam menyelenggarakan event olahraga internasional menunjukkan kemampuan suatu negara dalam mengelola agenda berskala global.

Kepercayaan investor, pelaku industri pariwisata, serta komunitas internasional dapat tumbuh berkat kesuksesan tersebut. Pada akhirnya, ini membuka peluang baru untuk peningkatan investasi dan kerja sama internasional yang lebih luas.

Transparansi Modal Kepercayaan Publik

Lantaran menggunakan dana publik, transparansi menjadi aspek penting dalam setiap tahapan penyelenggaraan MotoGP. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan laporan penggunaan anggaran secara terbuka kepada masyarakat.

Langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa pajak yang dibayarkan digunakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan tujuan pembangunan. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya anggaran juga merupakan bagian penting dari sistem demokrasi yang sehat.

Makna di Balik Perhelatan

MotoGP 2025 bukan semata-mata ajang hiburan atau prestasi olahraga. Di balik kesuksesannya, terdapat keterlibatan seluruh elemen bangsa, termasuk para wajib pajak yang telah menjalankan kewajiban fiskal dengan taat. Kesadaran akan pentingnya pajak tidak hanya dilihat dari sisi kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan negara.

Ketika pajak digunakan untuk menyelenggarakan acara sebesar MotoGP dan hasilnya dirasakan dalam bentuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan infrastruktur, serta promosi budaya dan pariwisata, kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan akan semakin menguat. Dengan memahami peran pajak dalam penyelenggaraan MotoGP, diharapkan tercipta kesadaran kolektif bahwa setiap rupiah yang dibayarkan melalui pajak merupakan investasi bersama untuk masa depan yang lebih baik.

MotoGP hanyalah satu contoh dari sekian banyak bentuk pemanfaatan dana publik yang bersumber dari pajak. Ke depan, semangat kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta perlu terus diperkuat agar pembangunan dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat luas bagi seluruh rakyat.

*)Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.