Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 86/PMK.03/2020 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

    … mengatur kembali ketentuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak sektor tertentu yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 dan pengenaan PPh final ditanggung Pemerintah untuk jasa konstruksi …       21. Pemotong atau Pemungut Pajak adalah Wajib …

  2. Tingkatkan Kepatuhan OPD, KPP Palu Bersinergi dengan BKAD Sigi

    … menggelar Bimbingan Teknis Penyusunan Bukti Potong PPh 21 di Kabupaten Sigi (Senin, 28/6) . … tertib administrasi dan menyampaikan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 tepat waktu dan menerbitkan bukti pemotongan …

  3. Live Instagram, KPP Madya Dua Jakut Sosialisasikan Aturan Terbaru

    … sosialisasi terkait aturan terbaru Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 melalui Live Instagram di akun media sosial … dan edukasi kepada masyarakat tentang perubahan aturan PPh Pasal 21 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2024. …

  4. JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1 HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000

    … lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak; … atau bentuk usaha tetap, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.     … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan …

  5. Pajak Kolaka Kupas Tuntas TER Anggota DPRD Kolaka

    … Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bertempat di Aula Gedung DPRD Kabupaten Kolaka yang … Penyuluh KPP Pratama Kolaka, menjelaskan bahwa TER PPh Pasal 21 diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 …

  6. Bendahara se-Kabupaten Luwu Timur Antusias Ikuti Bimtek Perpajakan

    … menggelar Bimbingan Teknis  untuk menyusun SPT Masa PPh Pasal 21 dan membuat bukti potong 1721 A2 untuk Aparat Sipil … menyampaikan materi mengenai pembuatan bukti pemotongan PPh Pasal 21. Materi disampaikan sebagai pembelajaran untuk …

  7. KPP Muara Teweh Sosialisasikan TER kepada Bendahara Instansi Pemerintah

    … sosialisasi perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Tarif Efektif Rata-Rata (TER) di Aula BPKAD, Kabupaten … pemerintah tentang kewajiban perpajakan utamanya terkait PPh 21 TER yang baru berlaku efektif pada 1 Januari 2024. …

  8. Bahas TER, KPP Madya Dua Tangerang Adakan Kelas Pajak

    … dengan tema “Edukasi dan Penyuluhan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Tarif Efektif Rata-rata (TER)” secara langsung dari … untuk meningkatkan edukasi wajib pajak tentang perhitungan PPh 21 Tarif TER dikarenakan masih banyak wajib pajak yang …

  9. 82. Bagaimana Pelaksanaan PP 36 TAHUN 2017?

    … 36 Tahun 2017 mengatur tentang Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final atas penghasilan tertentu berupa … akhir tahun pajak terakhir belum dilaporkan dalam SPT PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18(2) UU Pengampunan … dimaksud Pada huruf b, paling banyak Rp. 4,8 miliar. 21. Apa yang dimaksud dengan pekerjaan bebas menurut …

  10. Coretax

    … Buku Manual Coretax 2024 - Pelaporan SPT Tahunan PPh OP Buku Manual Coretax 2024 … Buku Manual Coretax 2024 - Bukti Potong PPh Buku Manual Coretax 2024 - … dan peraturan perundang-undangan, yang dijabarkan menjadi 21 inisiatif strategis, termasuk modernisasi Core Tax. …