Search for pph 21

Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2007

    … ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2007 Peraturan Menteri … KUP - Ketentuan Umum Perpajakan PPh - Pajak Penghasilan Lainnya … Tag Peraturan 2008-PPh Pasal 25 1000-Semua KUP …

  2. PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-02/PJ./1995 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI

    … PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA DAN … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan … 2002-Objek Pajak Penghasilan 2000-Semua PPh …

  3. PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2006

    … ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2006 Peraturan Menteri … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan Tag Peraturan 2008-PPh Pasal 25 2000-Semua PPh …

  4. SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI, WAJIB PAJAK BADAN, DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN PAJAK 1995 SERTA BUKU PETUNJUK PENGISIANNYA

    … PRIBADI, WAJIB PAJAK BADAN, DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN PAJAK 1995 SERTA BUKU PETUNJUK PENGISIANNYA … KUP - Ketentuan Umum Perpajakan PPh - Pajak Penghasilan … 1000-Semua KUP 2000-Semua PPh …

  5. PERBAIKAN NORMA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA DITENTUKAN DIDALAM SK DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO. KEP-02/PJ.5/1984 TANGGAL 21 MARET 1984

    … SK DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO. KEP-02/PJ.5/1984 TANGGAL 21 MARET 1984 Keputusan Dirjen Pajak … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan … 2020-Norma Penghitungan 2000-Semua PPh …

  6. Capaian Kinerja APBN Sampai Dengan Februari 2024 Kanwil DJP Sumatera Barat Dan Jambi di Provinsi Jambi

    … yang terus membaik diiringi dengan kenaikan angsuran PPh Badan dan pemberlakuan tarif efektif Pasal 21 mulai 1 Januari 2024. Dari lima jenis pajak, jenis Pajak … mayoritas jenis pajak yang mengalami pertumbuhan positif. PPh 21 tumbuh karena tarif efektif Pasal 21 mulai berlaku 1 …

  7. ALCo Regional Provinsi Sumatera Utara: Kinerja APBN dan Penerimaan Pajak s.d. 31 Oktober 2024

    … 2024 Pematang Siantar , 21 November 2024 - Kementerian Keuangan Regional Provinsi … (PPN) Dalam Negeri (Rp9,09 triliun), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (Rp4,74 triliun), dan PPh Badan (Rp4,32 triliun). Jenis pajak yang mengalami …

  8. Maksimalkan Teknologi, KP2KP Enrekang Sosialisasikan PP 58 Secara Daring

    … 58 Tahun 2023 terkait aturan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dalam bentuk Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yang … menjelaskan bahwa implementasi aturan terkait pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan TER ini sudah mulai diberlakukan …

  9. Aspek Pajak Profesi Pawang Hujan

    … diketahui bahwa pawang hujan tersebut dipekerjakan selama 21 hari dan menerima bayaran atas jasa kegiatan yang telah … pihak pemberi kerja wajib memotong pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. Jasa pawang hujan tergolong … baiknya kita kenali terlebih dahulu apa yang menjadi objek PPh Pasal 21. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, …

    sikka_944470876 - 01/11/2023 - 03:12

  10. Bendahara Unit Vertikal se-Kabupaten Pasaman Ikuti Sosialisasi TER

    … melakukan sosialisasi tentang perlakuan penghitungan PPh Pasal 21 pada Instansi Pemerintah Kabupaten Pasaman. Kegiatan … "Dilaksanakannya sosialisasi Perlakuan Perhitungan PPh Pasal 21 mengacu pada PMK 168/2023 dan PER-5/PJ/2024 dan …