Search for pph 21

Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. PENGECUALIAN ATAS PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI DALAM WILAYAH KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL INDONESIA-AUSTRALIA (AIDA) KECUALI BALI, DAN ORANG PRIBADI WARGA NEGARA ASING YANG BEKERJA DI INDONESIA UNTUK KEPENTINGAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING

    … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan … Tag Peraturan 2005-PPh Pasal 21 2000-Semua PPh …

  2. BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN

    … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan Tag Peraturan 2005-PPh Pasal 21 2000-Semua PPh …

  3. RALAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 447/KMK.03/2002 TANGGAL 22 OKTOBER 2002 TENTANG BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN

    … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan … 2002-Objek Pajak Penghasilan 2005-PPh Pasal 21 2000-Semua PPh …

  4. FAKTOR PENYESUAIAN TAHUN 1989 UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

    … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan Tag Peraturan 2005-PPh Pasal 21 2000-Semua PPh …

  5. PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SEBESAR UPAH MINIMUM REGIONAL

    … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan … 2002-Objek Pajak Penghasilan 2005-PPh Pasal 21 2000-Semua PPh …

  6. PAJAK PENGHASILAN YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA DARI PEKERJAAN

    … Tanggal Peraturan 21-09-2003 Status Peraturan … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan Tag Peraturan 2005-PPh Pasal 21 2000-Semua PPh …

  7. PAJAK PENGHASILAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA, DAN PARA PENSIUNAN ATAS PENGHASILAN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA ATAU KEUANGAN DAERAH

    … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan Tag Peraturan 2005-PPh Pasal 21 2000-Semua PPh …

  8. BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN UNIFIKASI SERTA FORMAT BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI

    … 3. Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat PPh adalah PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal … PPh Pasal 26 (selain yang dilaporkan di SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26) sebagaimana dimaksud dalam …

  9. BENTUK DAN TATA CARA PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI SERTA BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN, DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN UNIFIKASI

    … Pajak Penghasilan, yang selanjutnya disingkat PPh, adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh.     4. … sesuai.     21. Bukti Pemindahbukuan, yang selanjutnya …

  10. Kinerja Penerimaan Pajak Provinsi Sumatera Barat Periode Agustus 2024

    … 2024 dipengaruhi oleh dua faktor yaitu, kenaikan penerimaan PPh Pasal 21 yang  menyebabkan pemberlakuan tarif efektif PPh Pasal 21 mulai 1 Januari 2024 dan kenaikan PPh Final …