Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-31/PJ./2009 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI

    … PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN … (1) Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:   … (2) Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 26 adalah jumlah penghasilan bruto. …

  2. Kredit Pajak

    … asal 28 Undang-Undang Pajak Penghasilan ( UU PPh ) , untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh) yang harus dibayar, wajib pajak dalam negeri dan … dapat berupa: PPh Pasal 21, yaitu pemotongan pajak atas penghasilan dari …

  3. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 174/PMK.07/2007 TENTANG PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2008

    … ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2008 Peraturan Menteri … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan Tag Peraturan 2005-PPh Pasal 21 2000-Semua PPh

  4. KETENTUAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN BEA METERAI DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN

    … Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan … 3. Lampiran 3 - Daftar Pajak Penghasilan PPh yang Dipotong/Dipungut oleh Pihak Lain;   … Lampiran 12A - Penghitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 26 Ayat (4);     …

  5. PMK 10/2025: PPh Pasal 21 DTP, Stimulus untuk Industri Padat Karya

    … yang diberikan berupa insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah (PPh Pasal 21 DTP) bagi pegawai di sektor padat karya, … 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU PPh jo. UU HPP), penghasilan yang diterima oleh seorang …

    sikka_060111074 - 03/25/2025 - 07:57

  6. PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2008

    … ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2008 Peraturan Menteri … Penerimaan Negara dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20 % (dua puluh …

  7. BENTUK DAN TATA CARA PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK, SERTA BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN, DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA BAGI INSTANSI PEMERINTAH

    … Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Instansi Pemerintah … Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak … Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat PPh adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam …

  8. SPT Masa PPh Pasal 21/26

    SPT Masa PPh Pasal 21/26 Nama SPT Masa PPh Pasal 21/26 (PER-14/PJ/2013) …

  9. SPT Masa PPh Pasal 21/26

    SPT Masa PPh Pasal 21/26 Nama SPT Masa PPh Pasal 21/26 (PER-32/PJ/2009) …

  10. INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

    … Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak … Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut PPh adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam … 23 Tahun 2018.     21. Pajak Pertambahan Nilai, yang selanjutnya …