Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. Ratusan ASN Pemkab Boalemo Ikuti Edukasi Perpajakan

    … katering maka pengenaan pajaknya adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, dengan tarif 2% jika subjek pajaknya badan … akan dilakukan bendahara adalah tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 23 namun menggunakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif minimal 5% dari tarif progresif,” jelas …

  2. Yordania

    … State.   Article 21 STUDENTS AND TRAINEES …       Objek PPh Bentuk Usaha Tetap …

  3. KEWAJIBAN PEMILIKAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

    … Indonesia Nomor 3985); Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan … (1) Atas pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) dengan menggunakan SSP atas penghasilan dari pengalihan … pada ayat (1) adalah SSP yang digunakan untuk pembayaran PPh atas penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah …

  4. Sinergi dengan Masyarakat: DJP Sumut I Selenggarakan Forum Konsultasi Publik, Edukasi Coretax, dan Media Gathering

    … 29,89 persen, diikuti Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Badan sebesar 18,09 persen, PPh Pasal 21 sebesar 15,80 persen, dan PPN Impor sebesar 14,31 persen. …

  5. Afrika Selatan

    … training.     Article 21 OTHER INCOME …   Objek PPh Bentuk Usaha Tetap …

  6. Pajak Aceh Singkil-Subulussalam Lakukan Sosialisasi Pajak Dana Desa

    … pembayaran objek potput, diantaranya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 (2), Pasal 22, Pasal 21, Pasal 15, Pasal 23, dan Pasal 26. Setelah itu harus membuat bukti pemotongan/pemungutan PPh tersebut,” jelas Harianto …

  7. KPP Bintuhan Asistensi Penggunaan Coretax Wajib Pajak Bendahara Desa

    … pajak pertambahan nilai (PPN) pemungut, pajak penghasilan (PPh) pasal 21, dan PPh unifikasi. Untuk …

  8. Kinerja Penyampaian SPT Tahunan Kanwil DJP Kaltimtara

    … ) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) yang telah diterima per 30 … Dari pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi sendiri telah mencapai 294.041 … n        : 05 4 2 - 8 8 6 0 7 21 ; 8 8 6 0 72 3 E …

  9. Sambut Era Unifikasi, Bendahara Kabupaten Bantaeng Pahami Ketentuannya

    … transaksi yang wajib dipotong atau dipungut pajaknya baik PPh 21, PPh 22, PPN/PPNBM, dan lainnya. Para peserta mengaku …

  10. KP2KP Sinjai dan BKAD Perkuat Sinergi Pemanfaatan Data APBD untuk Optimalisasi Pajak Belanja Daerah

    … potensi pemungutan dan pemotongan pajak, seperti PPh dan PPN, atas belanja pemerintah daerah. Pajak yang … untuk mengidentifikasi kewajiban perpajakan seperti PPh Pasal 21, 22, 23, serta PPN, sehingga dapat memperkuat pengawasan …