Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

    … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan … PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 15 SAMPAI DENGAN 21 APRIL 2002 NILAI KURS SEBAGAI DASAR … Tag Peraturan 2001-PPh Umum 2000-Semua PPh

  2. KESEPAKATAN HARGA TRANSFER (ADVANCE PRICING AGREEMENT)

    … Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak … sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh atau Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PPN. … KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 21       …

  3. Jateng II Terus Edukasi Perpajakan bagi Bendahara

    … perlu dibuat jika tidak terdapat  pemotongan/pemungutan PPh, kecuali jumlah PPh yang dipotong/dipungut nihil karena ada SKB, transaksi dengan WP yang memiliki Surat Keterangan PP23, PPh Pasal 26 dipotong berdasarkan ketentuan P3B, PPh

  4. Bayar Zakat Bisa Kurangi Pajak

    … lain untuk mengurangi penghasilannya dalam penghitungan PPh. Tentu saja, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. … (1) UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU … bisa langsung dikurangkan pada saat pemotongan PPh 21 bulan Desember, sedangkan bagi Orang Pribadi yang …

    sikka_060098939 - 03/28/2024 - 15:53

  5. CATATAN. Tingkatkan Penggunaan e-Bupot, KP2KP Buntok Adakan Workshop

    … Masa yang dilakukan unifikasi, yaitu: Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26. Adapun untuk jenis PPh Pasal 21 belum dilakukan unifikasi.   …

  6. Buka Kelas Kedua, KPP Jombang Kupas Kewajiban Perpajakan Bendahara

    … melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN),” ucap Didik. … “Kewajiban bendahara pemerintah sehubungan dengan PPh dan PPN antara lain adalah memotong dan/atau memungut PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2), …

  7. PETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN

    … Lain CRS.     21. Lembaga Keuangan Pelapor CRS adalah LJK, LJK …     Pasal 21     (1) … KUP - Ketentuan Umum Perpajakan PPh - Pajak Penghasilan PPN - Pajak …

  8. KPP Majalaya Sosialisasikan Pajak Dana BOS bagi Sekolah Swasta

    … mengenai pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas belanja yang … Deni Suardani secara umum menyampaikan penyegaran materi PPh Pasal 21 atas pemotongan  gaji serta PPh Pasal 23 dan Pasal 4 …

  9. Kawal Belanja Desa, KP2KP Sinjai Kunjungi Desa Aska

    … terdapat aspek perpajakan yang meliputi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat 2, dan Pajak …

  10. Buah Sinergi, KPP dan BKD Mukomuko Tuntaskan Rekonsiliasi Pajak

    … yang tercatat di KPP dan KPPN, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh final, dan Pajak Pertambahan …