Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. Mitigation of Import Tariff Impact: Fiscal Policy as an Economic Buffer

    … establishes a government-borne Income Tax Article 21 facility (PPh Article 21 DTP) for workers in labor-intensive … increases. The implementation of the PPh Article 21 DTP incentive creates a dual buffer mechanism …

    sikka_910222329 - 04/09/2025 - 09:54

  2. PENUNDAAN BERLAKUNYA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-01/PJ/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-53/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2), SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 15, PASAL 22, PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA BUKTI PEMOTONGAN/ PEMUNGUTANNYA

    … 36 Tahun 2008;     21. Peraturan Menteri Keuangan … Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak … KUP - Ketentuan Umum Perpajakan PPh - Pajak Penghasilan …

  3. Pentingnya Nomor Identitas Perpajakan Bagi Anggota Keluarga Ekspatriat

    … prepopulasi SPT Tahunan. Informasi seperti bukti potong PPh dan pembayaran yang menggunakan NIK anggota keluarga … seharusnya telah dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Pemotongan PPh 21 ini juga mempertimbangkan status …

    sikka_951681043 - 01/19/2026 - 14:56

  4. Layanan Pajak di RSUP Dr. Sitanala: Bendahara dan Dokter Sambut Baik Aturan TER

    … Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau … Barat sebagai narasumber menjelaskan skema penghitungan PPh 21 bagi pegawai struktural serta dokter secara khusus … terdapat perbedaan pada skema penghitungan dan pemotongan PPh 21,” ujar Yani. Bersamaan dengan …

  5. Sosialisasikan Aturan Baru, Pajak Kepri Kunjungi BPKAD Kota Tanjung Pinang

    … Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau … Bapak/Ibu selaku bendahara dalam melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas ASN Kota Tanjung Pinang , … dapat membantu para bendahara dalam melakukan pemotongan PPh Pasal 21. “ …

  6. Bendahara Dinas Koperasi Melawi Pahami Bupot dan e-Filing

    …  (e-Bupot) Unifikasi dan e-Filing Pajak Penghasilan Pasal 21 bertempat di Ruang Kerja Bendahara Dinas Koperasi … menyiapkan beberapa data pegawai untuk pengisian SPT 21 dan data Rekanan untuk SPT Masa unifikasi. Diskusi … melawi yang dapat menggunakan aplikasi e-Bupot dan SPT PPh Pasal 21 sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan …

  7. Kanwil DJP Bengkulu-Lampung Edukasi TER ke Kementerian Agama

    … terhadap pemenuhan kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau … pajak. Melanjutkan materi tentang PPh 21, Fuad Wahyudi Anthonie selaku Fungsional Penyuluh …

  8. PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH MASYARAKAT YANG TERKENA LUAPAN LUMPUR SIDOARJO UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

    … Tanggal Peraturan 21-12-2010 … NILAI PENGALIHAN (Rp) PPH TERUTANG (Rp) 1 … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan …

  9. Pendengar Mahkota FM Pahami Pajak Dana Desa

    … desa. Pajak atas dana desa meliputi Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, PPh Final, dan PPN. Muzari dari Laren menanyakan, … dari 1 juta maka tidak terutang PPN dan tidak terutang PPh Pasal 22. Jika di atas 1 juta sampai dengan 2 juta …

  10. Sosialisasikan TER, Kanwil DJP Bengkulu-Lampung Gandeng Kementerian Agama Lampung

    … terhadap pemenuhan kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau … hingga pembayaran pajak. Melanjutkan materi tentang PPh 21, Fuad Wahyudi Anthonie selaku Fungsional Penyuluh …