Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. Pajak FakFak Sosialisasi Bukti Potong dan PMK-168 Kepada Bendahara

    … sosialisasi Pembuatan Bukti Potong 1721-A2 dan Pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 … bahwa pembuatan bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) 1721-A2 merupakan kewajiban rutin para bendahara di …

  2. Pajak Candisari Lakukan Asistensi e-Bupot Unifikasi ke Dinas UKM

    … pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dan SPT masa Unifikasi Instansi Pemerintah secara tatap … Pada aplikasi tersebut dapat membuat bukti potong PPh pasal 21/26, dan bukti potong unifikasi yaitu terkait …

  3. Penurunan Pajak pada Usaha Jasa Konstruksi

    … jasa kontruksi ini dapat dikenakan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) Pasal 4 ayat (2). … kontruksi terintegrasi.  Meski terdapat perubahan, tarif PPh Final terhadap penyedia jasa konstruksi yang tidak … 2022 ini berlaku sejak  diundangkan, yaitu sejak tanggal 21 Februari 2022.    Untuk kontrak yang dibayar sebelum …

    sikka_060103509 - 11/15/2022 - 06:10

  4. Tingkatkan Pemahaman Aturan Pajak, KPP Jambi Telanaipura Gandeng BPKAD Sampaikan Edukasi

    … 58 tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan … terbitnya aturan ini, yakni penyederhanaan penghitungan PPh Pasal 21 dalam bentuk Tarif Efektif Rata-rata (TER). …

  5. PENETAPAN BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN

    … bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak … a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan …

  6. Tingkatkan Pemahaman TER, Pajak Bali Sosialisasi ke RSUP Ngoerah

    … Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Pajak Penghasilan (PPh) 21, bertempat di Aula Poliklinik, RSUP Prof. Dr.I.G.N.G … narasumber adalah materi tentang Pedoman Pemotongan PPh Pasal 21 dan TER Berdasarkan ketentuan PP Nomor 58 Tahun …

  7. PENETAPAN BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN

    … bahwa berdasarkan Penjelasan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak … b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan …

  8. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN ASET KRIPTO

    … perjanjian.     21. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan …   harus telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2020.      … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan PPN - Pajak …

  9. Kinerja Penerimaan Pajak Kanwil DJP Kepulauan Riau Tumbuh Positif s.d. April 2025

    … tahun 2025 sebesar Rp14,91 triliun dengan pertumbuhan 11,21% dibandingkan dengan tahun 2024. Pertumbuhan ini juga … pajak di wilayah Kanwil DJP Kepri yaitu: Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Badan sebesar Rp1.272,71 miliar (+15,1% yoy ), PPh Pasal 21 sebesar Rp723,53 miliar (-7,12% yoy ), Pajak …

  10. PENETAPAN BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN

    … bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak … a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan …