Search for pajak penghasilan

Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. Serba-Serbi TER PPh Pasal 21: Pajak Baru atau Formula Baru?

    … Ni Luh Putu Karlina Dewi , pegawai Direktorat Jenderal Pajak   "DJP ngeluarin aturan baru lagi nih tentang PPh 21, aduh jangan-jangan pajak baru tuh ?"   Pemerintah melalui resmi merilis aturan baru mengenai Tarif Efektif Pemotongan Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, yang tertuang …

    sikka_817931663 - 01/24/2024 - 17:03

  2. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/PMK.03/2016 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK

    … UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK Peraturan Menteri Keuangan … NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG … dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan, dalam hal:   …

  3. Kupas Tuntas Aturan TER, Pajak Bulukumba Edukasi Bendahara OPD Sinjai Seputar Pajak Penghasilan Pasal 21

    Kupas Tuntas Aturan TER, Pajak Bulukumba Edukasi Bendahara OPD Sinjai Seputar Pajak Penghasilan Pasal 21 …

  4. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

    …   a. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan … untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu;   … Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak …

  5. DJP Riau Imbau Wajib Pajak Sampaikan Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto Melalui Coretax DJP

    DJP Riau Imbau Wajib Pajak Sampaikan Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto Melalui Coretax DJP … Pekanbaru, 2 Oktober 2025 — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Wilayah DJP Riau mengimbau Wajib …

  6. Pemerintah Sesuaikan Aturan Pajak Penghasilan

    Pemerintah Sesuaikan Aturan Pajak Penghasilan Jakarta, 23 … serta dalam rangka mencegah praktik penghindaran pajak dengan tetap memperhatikan tata kelola pemerintahan …

  7. PENETAPAN SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN DAN DASAR PENGHITUNGANNYA OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI SELAIN BADAN USAHA YANG MENJUAL SAHAMNYA DI BURSA EFEK

    … DIVIDEN DAN DASAR PENGHITUNGANNYA OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA … DAN DASAR PENGHITUNGANNYA OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAS PENYERTAAN MODAL … 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir …

  8. Pemotongan Pajak Penghasilan - Pasal 26

    Pemotongan Pajak Penghasilan - Pasal 26 Body … Dalam Hal Anda memberikan penghasilan kepada Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) , yang …

  9. TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

    … Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan … Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Penghasilan adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud …

  10. PEMBERIAN FASILITAS PAJAK TERHADAP BARANG DAN JASA YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

    PEMBERIAN FASILITAS PAJAK TERHADAP BARANG DAN JASA YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA … VIRUS DISEASE 2019 DAN PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN …