Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2009

    Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2009 Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dan Bukti …

  2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016

    Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal …

  3. PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MONGOLIA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN

    … INDONESIA DAN PEMERINTAH MONGOLIA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN Keputusan Presiden …

  4. Lakukan Penyisiran, KP2KP Nunukan Hampiri Wajib Pajak Ini

    Lakukan Penyisiran, KP2KP Nunukan Hampiri Wajib Pajak Ini … Dalam wawancara untuk memperoleh informasi mengenai penghasilan kotor atau omzet dalam sekali penjualan, penjual … berhasil memperoleh informasi mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik bengkel las tersebut. Pemilik belum …

  5. PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT KOREA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN

    … REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT KOREA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN Keputusan Presiden …

  6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009

    Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa …

  7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013

    Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013 Bentuk, Isi, … Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti …

  8. PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB MESIR TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN

    … DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB MESIR TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN Keputusan Presiden …

  9. PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA KUWAIT TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN MODAL

    … INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA KUWAIT TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN MODAL Keputusan Presiden …

  10. PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK UZBEKISTAN TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (LABA USAHA)

    … DAN PEMERINTAH REPUBLIK UZBEKISTAN TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (LABA USAHA) Keputusan Presiden …