Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM IRAN TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERMENT OF THE REPUBLIC INDONESIA AND THE GOVERMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME)

    … DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM IRAN TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERMENT OF THE REPUBLIC …

  2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2017

    Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2017 Pelaksanaan … Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan dan Tata Cara Pelaporan Utang Swasta Luar Negeri …

  3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012

    Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal …

  4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009

    Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal …

  5. PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH UKRAINA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BESERTA PROTOKOL

    … INDONESIA DAN PEMERINTAH UKRAINA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BESERTA PROTOKOL Keputusan …

  6. PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB SURIAH TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN

    … DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB SURIAH TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN Keputusan Presiden …

  7. Taat Pajak, DPRD Kepahiang Simak Pemotongan PPh 21

    Taat Pajak, DPRD Kepahiang Simak Pemotongan PPh 21 … (DPRD) Kabupaten Kepahiang mengundang Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Curup sebagai narasumber dalam acara sosialisasi tentang perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 21 atas gaji kepada Anggota DPRD Kabupaten …

  8. PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN ATAS PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN BELANDA MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN ATAS KEKAYAAN DENGAN PROTOKOL, YANG DITANDATANGANI DI JAKARTA PADA TANGGAL 5 MARET 1973, DAN PROTOKOL PERUBAHAN YANG DITANDATANGANI DI KUALA LUMPUR PADA TANGGAL 22 JULI 1991

    … INDONESIA DAN KERAJAAN BELANDA MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN ATAS KEKAYAAN DENGAN PROTOKOL, YANG …

  9. Lakukan Penyisiran, KP2KP Nunukan Hampiri Wajib Pajak Ini

    Lakukan Penyisiran, KP2KP Nunukan Hampiri Wajib Pajak Ini … Dalam wawancara untuk memperoleh informasi mengenai penghasilan kotor atau omzet dalam sekali penjualan, penjual … berhasil memperoleh informasi mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik bengkel las tersebut. Pemilik belum …

  10. Ditjen Pajak Tetapkan Badan/Lembaga Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan

    Ditjen Pajak Tetapkan Badan/Lembaga Sebagai Penerima Zakat atau … Jakarta 16 Desember 2011 – Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan 20 Badan/Lembaga sebagai penerima … Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Hal tersebut diatur dalam Peraturan …