Search for pajak penghasilan

Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012

    Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal …

  2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009

    Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal …

  3. PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM IRAN TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERMENT OF THE REPUBLIC INDONESIA AND THE GOVERMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME)

    … DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM IRAN TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERMENT OF THE REPUBLIC …

  4. Live IG @pajakkarawang : UMKM Di Bawah 500 Juta, Ga Bayar Pajak?

    Live IG @pajakkarawang : UMKM Di Bawah 500 Juta, Ga Bayar Pajak? Halo   #KawanPajak , … Menengah (UMKM), pemerintah memberikan keringan pengenaan Pajak Penghasilan sampai dengan omzet 500 juta. Aturan ini …

  5. 206 Bendahara di Pontianak Pahami Bukti Pemotongan Pajak

    206 Bendahara di Pontianak Pahami Bukti Pemotongan Pajak … menyelenggarakan sosialisasi penerbitan bukti pemotongan pajak penghasilan pegawai (1721 A2) di Orchards Hotel Pontianak …

  6. Ditjen Pajak Tetapkan Badan/Lembaga Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan

    Ditjen Pajak Tetapkan Badan/Lembaga Sebagai Penerima Zakat atau … Jakarta 16 Desember 2011 – Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan 20 Badan/Lembaga sebagai penerima … Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Hal tersebut diatur dalam Peraturan …

  7. PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH UKRAINA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BESERTA PROTOKOL

    … INDONESIA DAN PEMERINTAH UKRAINA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BESERTA PROTOKOL Keputusan …

  8. Pemerintah Menaikkan Pendapatan Tidak Kena Pajak

    Pemerintah Menaikkan Pendapatan Tidak Kena Pajak Jakarta – Sesuai dengan Pasal … Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk …

  9. PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB SURIAH TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN

    … DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB SURIAH TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN Keputusan Presiden …

  10. PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN ATAS PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN BELANDA MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN ATAS KEKAYAAN DENGAN PROTOKOL, YANG DITANDATANGANI DI JAKARTA PADA TANGGAL 5 MARET 1973, DAN PROTOKOL PERUBAHAN YANG DITANDATANGANI DI KUALA LUMPUR PADA TANGGAL 22 JULI 1991

    … INDONESIA DAN KERAJAAN BELANDA MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN ATAS KEKAYAAN DENGAN PROTOKOL, YANG …