Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. Mengulik Aspek Perpajakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

    … Oleh: Ngatimin , pegawai Direktorat Jenderal Pajak   Berdasarkan Undang-undang Nomor … di instansi pusat, kementerian/lembaga akan mendapatkan penghasilan dari APBN, dan yang bekerja di pemerintah daerah … antara PPPK dengan PNS, salah satunya adalah fasilitas Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (PPh DTP) tidak …

    sikka_060098782 - 12/21/2023 - 10:04

  2. Penyuluh Pajak Sukoharjo Bicarakan Pajak atas Honor Narasumber

    Penyuluh Pajak Sukoharjo Bicarakan Pajak atas Honor Narasumber … Panekan Kecamatan Eromoko bertanya mengenai pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pembayaran uang honor …

  3. KLASIFIKASI OBJEK PAJAK DAN TATA CARA PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

    KLASIFIKASI OBJEK PAJAK DAN TATA CARA PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Peraturan … ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan;      …

  4. TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE 1 APRIL 2024 SAMPAI DENGAN 30 APRIL 2024

    …   4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;     … KUP - Ketentuan Umum Perpajakan PPh - Pajak Penghasilan PPN - Pajak Pertambahan Nilai …

  5. TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE 1 OKTOBER 2024 SAMPAI DENGAN 31 OKTOBER 2024

    …   4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;     … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan PPN - Pajak Pertambahan Nilai …

  6. TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE 1 DESEMBER 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

    …   4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;     … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan PPN - Pajak Pertambahan Nilai …

  7. TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE 1 SEPTEMBER 2024 SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2024

    …   4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;     … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan PPN - Pajak Pertambahan Nilai …

  8. TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE 1 AGUSTUS 2023 SAMPAI DENGAN 31 AGUSTUS 2023

    …   4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;     … KUP - Ketentuan Umum Perpajakan PPh - Pajak Penghasilan PPN - Pajak Pertambahan Nilai …

  9. TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE 1 SEPTEMBER 2023 SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2023

    …   4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;     … KUP - Ketentuan Umum Perpajakan PPh - Pajak Penghasilan PPN - Pajak Pertambahan Nilai …

  10. TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE 1 NOVEMBER 2024 SAMPAI DENGAN 30 NOVEMBER 2024

    …   4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;     … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan PPN - Pajak Pertambahan Nilai …