Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 538/KMK.04/1990 TENTANG PEMUNGUTAN DAN ATAU PENYETORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 DALAM RANGKA IMPOR

    … 538/KMK.04/1990 TENTANG PEMUNGUTAN DAN ATAU PENYETORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 DALAM RANGKA IMPOR …

  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013

    … dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Tanggal Ditetapkan … ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam hal penghasilan kena pajak dalam surat ketetapan pajak dihitung …

  3. 1721-A1 Lebih Potong, Bagaimana Dampaknya pada Pelaporan PPh Orang Pribadi?

    … Kania Laily Salsabila, pegawai Direktorat Jenderal Pajak Sejak Januari 2024, ketentuan … atau disingkat TER mulai dikenakan bagi para pegawai untuk penghasilan yang diterima pada suatu masa pajak , kecuali untuk masa pajak

    sikka_958630817 - 01/02/2025 - 18:55

  4. Ayo Ajukan Surat Keterangan, Bukti Anda adalah UMKM

    … Oleh:  Wuriningsih , Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau …

    Anonim (not verified) - 10/12/2018 - 16:34

  5. Internasional - Tax Treaty

    … Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Peraturan … 192/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Pengkreditan Pajak atas Penghasilan dari Luar Negeri. …

  6. BENTUK DAN TATA CARA PENCATATAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

    BENTUK DAN TATA CARA PENCATATAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI Keputusan Dirjen Pajak KEP-520/PJ./2000 … Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 …

  7. Di Antara Dua Pilihan

    … Oleh: Bayu Arti Nugraheni , pegawai Direktorat Jenderal Pajak Bagi para pecinta kuliner … Bagaimana dengan menentukan pajak terutang? Adakah pilihan-pilihan yang rumit yang harus … Menggunakan tarif 2% atau 4%? Dipotong oleh penerima penghasilan atau pemberi penghasilan? Dipotong PPh 21 atau …

    sikka_060106673 - 01/11/2023 - 02:48

  8. PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-05/PJ.24/1995 TANGGAL 3 PEBRUARI 1995 TENTANG BENTUK SURAT TAGIHAN PAJAK DAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAS PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

    PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-05/PJ.24/1995 TANGGAL 3 PEBRUARI 1995 TENTANG BENTUK SURAT TAGIHAN PAJAK DAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAS PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN …

  9. TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

    TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Peraturan Dirjen Pajak PER-7/PJ/2011 … Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 …

  10. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

    PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH … Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Tahun 1984 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, …