Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

    … ayat (3) huruf d dinyatakan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. … (1) Kepala dan Wakil Kepala PPATK berhak memperoleh penghasilan, hak-hak lain, penghargaan, dan fasilitas. … “instansi pemerintah” antara lain Direktorat Jenderal Pajak dan Pusat Pembina Akuntan dan Jasa Penilai Kementerian …

  2. PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG

    … Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor … Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Keuangan (Lembaran Negara … Penerima KP2LN menyetorkan Bea Lelang dan Pajak Penghasilan (PPh) ke Kas Negara, dalam waktu 1 (satu) hari …

  3. PEMERINTAHAN DAERAH

    …   a. bagi hasil pajak dan nonpajak antara pemerintahan daerah provinsi dan …     e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;   …   c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 wajib …