Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. Memotret Keberpihakan UU HPP Pada Rakyat Kecil

    … Sri Lestari Pujiastuti, pegawai Direktorat Jenderal Pajak   Tok! Akhirnya, DPR … pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak . Langkah strategis dimaksud … Pertama, pada bab terkait Pajak Penghasilan (PPh), yakni (a) adanya …

    sikka_060086387 - 01/11/2023 - 03:12

  2. Belajar Pajak dari Kaluna dan Tabungannya

    … Oleh: Nadia Nur Febriana , pegawai Direktorat Jenderal Pajak Belakangan media sosial terutama TikTok … Kaluna yang bekerja sebagai pekerja kantoran dengan penghasilan tidak mencapai dua digit yaitu sekitar Rp6 juta … Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.03/2018 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta …

    sikka_958632763 - 10/21/2024 - 08:51

  3. Kepala Daerah

    … sebagai pegawai tetap karena menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. … Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan  sebagaimana telah beberapa kali diubah … 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehu­bungan Dengan Pekerjaan, Jasa, …

  4. Jual Beli Tanah Dibawah Rp60 juta Free PPh Asal…

    … Herry Setiawan , Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Suatu saat ada seorang petani sawit yang … dengan tetangganya. Penghasilannya pas-pasan (di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak). Karena tanahnya tidak terlalu luas. Letaknya di luar …

    Anonim (not verified) - 08/23/2018 - 17:32

  5. PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK TAJIKISTAN MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME)

    … INDONESIA DAN REPUBLIK TAJIKISTAN MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND …

  6. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

    PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Undang-Undang … ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN   … BEASISWA YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN PAJAK PENGHASILAN ATAS …

  7. NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 4 SAMPAI DENGAN 10 JANUARI 1999

    NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 4 SAMPAI DENGAN 10 …

  8. Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25

    … Body Untuk meringankan beban pajak terutang pada akhir tahun, apabila Anda bukan termasuk wajib pajak yang menggunakan tarif PPh final berdasarkan PP 23 … Besarnya angsuran PPh Pasal 25 secara umum: penghasilan neto dikalikan dengan tarif pajak, kemudian …

  9. PEDOMAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BERSAMA ATAS PELAKSANAAN KONTRAK KERJA SAMA BERBENTUK KONTRAK BAGI HASIL DENGAN PENGEMBALIAN BIAYA OPERASI DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

    … dilakukan secara bersama antara Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Satuan … tentang Biaya Operasi yang dapat dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi …

  10. NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 3 SAMPAI DENGAN 9 JANUARI 2000

    NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 3 SAMPAI DENGAN 9 …