Search for Pasal 17 ayat 2

Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN (SPT MASA PPN)

    … a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.03/2007 … SPT Masa PPN.     17. Perekaman SPT adalah serangkaian kegiatan … (2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1):       …

  2. PENETAPAN ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK PENGHASILAN

    … bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 … termasuk Subjek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana ditetapkan dalam …

  3. KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN

    … Tanggal Peraturan 17-04-2008 … bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan … Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua kegiatan pengamatan, pengumpulan …

  4. Era Baru Pajak Penghasilan: Digitalisasi dan Inovasi Pemotongan PPh 21/26

    … signifikan dalam sistem pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26. Langkah-langkah ini tertuang dalam … Kewajiban ini diatur teperinci dalam Pasal 6 ayat (3) PER-2/PJ/2024 yang menyebutkan bahwa pemotong pajak … pajak Desember tetap menggunakan ketentuan umum dalam Pasal 17 UU Pajak Penghasilan dengan memperhitungkan akumulasi PPh …

    sikka_817931288 - 01/23/2024 - 10:03

  5. PENETAPAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK TAHUN ANGGARAN 2005 DAN TAHUN ANGGARAN 2006 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2007

    … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …   Pasal 1   … 2005 dan Tahun Anggaran 2006 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp43.247.880.423,00 (empat puluh …

  6. PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH DAN PENGHITUNGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS HASIL PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKITAN ENERGI/LISTRIK

    … 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara …   Pasal 1   … Penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah …

  7. TATA CARA PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI YANG TELAH DIBAYAR DALAM RANGKA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR

    … bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang …   Pasal 1   … SPMK sebagimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam rangkap 4 (empat) dengan …

  8. PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

    … a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang … sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan …

  9. FAQ Laporan Tahunan

    … pertanyaan lupa password (FAQ no. 15).   17. Bagaimana apabila Saya telah melakukan registrasi pada … (jika ada), PPh Kurang/Lebih Bayar (jika ada), Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya (jika ada), Lalu … Tahunan Pembetulan? Jawaban: Sesuai Pasal 6 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor …

  10. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 196/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA ASING DAN SATUAN MATA UANG SELAIN RUPIAH SERTA KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

    … c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan … BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 17   Status Peraturan …